Rencana peserta aksi 2 Desember 2016 yang menyimbolkan dirinya 212 untuk melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2017 tetapi dengan sebutan reuni 212 tentu saja menggelikan. Din Samsudin menyebut sedikit janggal menggunakan diksi 'reuni' dalam menjalankan aksi tersebut. Pasalnya, reuni biasanya dilakukan di kalangan anak-anak sekolah atau mahasiswa yang sudah lama berpisah karena telah menyelesaikan studi. Setelah berpisah beberapa tahun, mereka ingin bertemu kembali dengan rupa-rupa acara untuk menghidupkan kembali masa lalu, bernostalgia, seraya menguatkan kembali persahabatan yang sudah lama diinterupsi waktu dan jarak.
Lucunya, antara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saling lempar-lempar bola. Sang Wakil Gubernur bilang reuni itu urusan Gubernur, sementara gubernur bilang, itu urusan polisi. Syukur saja Polisi tidak ikut-ikutan dalam permainan lempar-lemparan tersebut. Polisi tegas. Kalau ada aksi, sepanjang sudah ada pemberitahuan, Polisi siap mengamankan, kata Kapolri Tito Karnavian.
Kendati banyak wacana tentang tujuan pertemuan itu Kapolri sudah menduga bahwa acara yang begituan tidak jauh-jauh dari urusan politik tahun 2018-2019. Mereka tampaknya terus berupaya melembagakan diri sebagai suatu kekuatan di luar partai politik yang patut diperhitungkan untuk mengegolkan seseorang calon di Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 sebagaimana yang mereka lakukan ketika menggulingkan Ahok dari Pikada DKI 2017. Tapi ini dibantah oleh Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif.
Menurutnya tujuan reuni yang diawali dengan kongres nasional alumni 212 pada 1/12/2017, belum ditentukan. Yang jelas, bukan urusan partai atau politik, katanya. Yang penting silaturahmi dengan teman-teman. Mau apa nanti akan ditentukan oleh peserta saat kongres.
Melembagakan Diri
Kongres, reuni, silaturahmi, alumni 212 adalah istilah-istilah yang tampak asing di telinga masyarakat umum terhadap kelompok tersebut. Pasalnya orang-orang yang menggabungkan diri dalam demo bela Islam 2/12/2016 itu, muncul untuk menjegal Ahok. Ia bukan suatu organisasi yang dirancang untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau kepentingan politik.
Namun, setelah Ahok tumbang, mereka ketagihan. Mereka menciptakan arah baru seraya menata diri dalam suatu organisasi seperti halnya organisasi masyarakat atau partai politik. Pemakaian istilah kongres nasional menunjukkan bahwa sejak aksi 2/12/2016 mereka terus mengonsolidasikan diri menjadi satu kekuatan yang menentukan arah kepemimpinan nasional.
Tampaknya, apa yang mereka sebut reuni atau kongres nasional bukan lagi aksi bela Islam atau silaturahmi, atau sekedar penyampaian pendapat seperti dikatakan Din Samsudin. Kalau aksi itu disebut aksi bela Islam, tentu janggal karena tidak ada yang mengancam Islam. Kalau disebut penyampaian pendapat, mungkin tidak masalah karena hal itu sudah lazim dalam alam demokrasi.
Namun, pendapat apa yang hendak disampaikan dan ditujukan kepada siapa, untuk apa? Lagi pula dalam menyampaikan pendapat, mengapa harus ramai-ramai ke Jakarta, dan harus di Monas? Bukankah penyampaian pendapat lebih efektif bisa disampaikan kepada DPR RI melalui wakil dari daerah masing-masing? Kalau itu belum cukup bisa juga disampaikan kepada seluruh lembaga yang terkait dengan isi pendapat yang hendak disampaikan.
Dari situ jelas bahwa Kongres nasional 212 pada 1 Desember 2017 dan yang disebut reuni pada 2 Desember 2017 mengandung sejumlah tanda tanya.
Lagi pula, bergerombol datang ke Jakarta sudah pasti memiliki banyak dampak. Selain menambah kemacetan Jakarta, mereka butuh biaya besar, mulai dari transportasi dari dan ke daerah asal, sampai pada biaya penginapan, dan lainnya. Siapa yang menanggung biaya tersebut? Ketua Panitia Kongres Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar bilang ditanggung masing-masing peserta.
