Alasan Penting Mengapa Prabowo Tak Boleh Meninggalkan Jakarta

Setelah kepergian Prabowo ke Dubai kemarin pagi berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat muncul. Main tebak-tebakan dan duga-menduga pun muncul. Tapi tak satu pun yang memastikan alasan kepergiannya dan untuk kepentingan apa.

Menurut berita di banyak media, Prabowo pergi menggunakan pesawat carteran dari bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan Private Jet Ambraer 190/Lineage 1000, Noreg : 9HNYC. Turut berangkat bersamanya Tedy Arman, Yoriko Fransisko Karundeng, Gibrael Habel Karapang.

Selain itu, ada empat warga asing, dua orang warga Rusia yakni Mikhail Davzdov dan Anzhelika Butaeva, satu orang warga Amerika bernama Justin, serta satu orang warga Jerman Mischa Gemermann. (Tribunnews.com).

Pertanyaannya, mengapa hal itu diributkan? Sebagai warga negara, ia punya hak untuk pergi ke mana saja ia mau, asalkan memenuhi persyaratan penerbagangan. Lagi pula pesawat yang dipakai adalah carteran dengan uangnya sendiri. Bukan fasilitas negara atau gratisan. Sebagai Capres pun tak ada larangan udang-undang baginya untuk pergi.

Terus terang, saya tidak mau ikut-ikutan membahas alasan mengapa ia pergi dan untuk apa. Saya hanya berkata bahwa Prabowo pergi ke Dubai karena ada urusan penting. Sama seperti kita kalau pergi ke suatu tempat. Tidak asal pergi tanpa tujuan seperti Caleg yang linglung. Pasti karena suatu tujuan penting, bukan? Jadi, biarkan saja dia pergi. Toh pada saatnya nanti akan pulang juga sepanjang tidak lupa jalan pulang dan letak Indonesia.

Menurut saya, hal yang semestinya banyak dibahas ialah mengapa Prabowo penting tetap berada di Indonesia? Inilah yang coba saya kemukakan dalam tulisan berikut dengan harapan akan ada diskusi yang makin membuka wawasan kita.

Dalang kerusuhan

Perlu diingat dulu, kerusuhan tanggal 21 dan 22 Mei terkait erat dengan Pilpres 2019. Tanpa Pilpres, tidak ada demonstrasi, dan tanpa demsontrasi mustahil ada kerusuhan yang memakan korban nyawa manusia dan sejumlah besar material lainnya.

Para perusuh memang sudah ditangkap. Tapi bukan pembuat skenario. Bukan dalang. Mereka hanyalah suruhan. Mereka mau disuruh karena dibayar. Yang menyuruh siapa? Ini belum diungkap di media massa. Masih didalami polisi.

Tapi jangan dikira, polisi tak tahu apa-apa. Dengan kehebatan intelijen hampir bisa dipastikan nama dalang sudah dikantongi polisi. Hanya saja, polisi tidak mau terburu-buru mengungkap sebelum memiliki bukti yang cukup menurut ketentuan hukum.

Boleh saja orang bilang, itu tanggung jawab Eggi Sudjana dan kawan-kawannya karena mereka yang paling getol meneriakkan people power. Dugaan makar yang dilakukan Eggi dan Kivlan Zen yang berusaha menduduki kantor KPU dan Bawaslu tanggal 9 Mei 2019 untuk mendesak KPU mendiskualifikasi Paslon 01, kemudian melantik Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, jangan dikira hanya kemauan mereka sendiri sehingga bertanggung jawab sepenuhnya.

Dari kaca mata hukum pidana Eggi memang kena. Istilahnya, dia yang tertangkap tangan. Tetapi, siapa di balik itu semua? Apakah Eggi berani melakukan hal itu tanpa dukungan BPN Paslon 02? Apakah BPN memberi restu tanpa perintah Prabowo? Mustahil!

Pada titik inilah mengapa Prabowo penting tetap berada di Jakarta. Manakala kesaksiannya diperlukan hakim pada saat persidangan Eggi dan Kivlan Zen misalnya, Prabowo bisa dihadirkan segera.

Misi di balik terget Pembunuhan

Hal berikutnya yang perlu dipahami, ialah terungkapnya rencana pembunuhan yang hendak dilakukan para pembunuh bayaran tak bisa dianggap berdiri sendiri atau terlepas dari demonstrasi yang dikoordinir oleh BPN Paslon 02. Poin ini dapat dikatakan maha penting. Tidak saja dalam mengungkap dalang kerusuhan, tetapi sekaligus tujuan akhir yang ingin dicapai.

Dari BAP penyidikan para perusuh, Kapolri Tito Karnavian telah mengumumkan kepada publik empat nama yang dijadikan target pembunuhan. Selain nama pimpinan salah satu lembaga survey, terdapat nama Menkopolhukam-Wiranto, Menko Martim-Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN-Budi Gunawan, dan Staf khusus Presiden-Gories Mere.

Mengapa mereka dijadikan sasaran? Secara terang-terangan belum dikemukakan oleh Kapolri. Sekalipun penyidik mungkin sudah tahu dari penyidikan para pelaku, Kapolri Tito Karnavian tak mau gegabah. Ini merupakan informasi inti yang hanya boleh dikemukakan kepada publik apabila bukti cukup dan diyakini valid. Itu pun lebih tepat kemukakan dalam persidangan.

Menurut analisis Muhamad Hapirin, pengamat pertahanan dan intelijen dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mereka dijadikan sasaran pembunuhan dalam kerusuhan 22 Mei karena merekalah yang menduduki jabatas strategis dalam pemerintahan Jokowi. Apabila bisa ditumbangkan, maka selangkah lagi akan menentuh Jokowi.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak dijadikan target utama karena sulit bagi kelompok itu untuk menembus pengamanan Paspampres yang ketat. Oleh karena itu, strateginya diubah. Melumpuhkan Jokowi, lebih baik dimulai dengan melumpuhkan pejabat di lapisan strategis.

Posisi Budi Gunawan, misalnya, masih menurut Haripin, sangat vital bagi suatu negara. Hal ini dikaitkannya dengan teori yang mengatakan bahwa intelijen itu garis pertama dari pertahanan.

Kalau mau menjebol suatu negara dengan perang atau invasi, maka jebol dulu intelijennya. Terlebih lagi kalau ketiga pejabat strategis lainnya bisa dihabisi, maka usaha melumpuhkan Jokowi lebih enteng. Jika berhasil, berarti rezim Jokowi tinggal beberapa langkah lagi menuju situasi kekacauan, jelas Haripin (Tribunnews.com).

Prabowo bukan tidak tahu strategi tersebut. Sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis, ia sangat paham berbagai macam teori untuk melumpuhkan kekuatan lawan.

Pertanyaannya, mengapa negara diharapkan kacau? Mengapa Jokowi harus dilumpuhkan?

Para ahli boleh saja berdebat dengan berbagai teori. Kubu 02 juga bisa mengkonstruksi argumen-argumen dengan memosisikan mereka sebagai korban seperti pada kasus Ratna Sarumpaet. Tetapi, dalam pemikiran awam yang normal pasti muncul pendapat bahwa kerusuhan dan rencana menghabisi beberapa pejabat negara mustahil tidak diketahui oleh BPN, bahkan mungkin di bawah kendali mereka.

Di sinilah pentingnya Prabowo tetap berada di Jakarta. Penanggung jawab terakhir dari semua tindak pidana yang dilakukan para pelaku bukan BPN lagi, tetapi Prabowo.

Kalau pun Prabowo tidak menyuruh, namun kalau dia benar-benar konsisten beritikat baik untuk mencegah kerusuhan dan rencana pembunuhan, maka detail rencana demonstrasi yang diskenariokan sebelum dilaksanakan perlu dia ketahui. Pada saat dilaksanakan pun Prabowo perlu menjadi pengendali utama.

Tapi itu tidak dilakukan. Dari rumah, ia hanya mengedarkan video via instagram berisikan himbauan kepada demonstran agar tidak melakukan kekerasan dan kerusuhan. Video itu pun baru disebar setelah terjadinya kerusuhan. Kalau begitu, adakah kesungguhan dalam himbauan itu, dan bukan sekedar strategi cuci tangan?

Semoga Prabowo tidak berlama-lama di Dubai. Penjelasan atas pertanyaan di atas, sangat diperlukan oleh publik. Paling tidak, oleh hakim pada saat persidangan para tersangka. ***