Tidak ada Kata Kalah
Mengapa hal itu terus dilakukan? Pertama, ada kepentingan yang tali-menali antara Prabowo dan para pendukungnya di kalangan FPI, HTI, GNPF, dan kelompok yang menamakan dirinya PA 212. Prabowo butuh dukungan suara agar segera bisa menjadi Presiden RI. Di sisi lain, kelompok- kelompok tersebut butuh Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Petemuan kepentingan mutualistik inilah yang membuat mereka nekat, tak mengenal istilah kalah.
Kedua, Prabowo memang hanya siap menang. Ia sudah terlalu kenyang menelan kekalahan berkali-kali. Sudah terlalu lama membayangkan betapa enaknya duduk di kursi Istana. Maka, kali ini harus menang. Dengan cara apa pun.
Masih ingat isi orasinya pada kampanye Pilkada Jakarta 2017 lalu? Dengan suara keras, semangat berapi-api, Prabowo mengatakan kepada massa yang hadir, "Jika kalian menghendaki saya menjadi Presiden, menangkanlah Anies Baswedan-Sandiaga Uno! Kalian harus bekerja keras." Bagi Prabowo waktu itu dengan menguasai Jakarta, maka kemenangan di Pilpres tahun 2019 sudah di tangan." (detik.com)
Ketiga, di luar partai pendukung (PKS, PAN, dan Gerindra), yang paling bernafsu mengegokan kemenangan Prabowo, adalah kelompok yang sudah disebutkan di depan. Mengapa? Karena inilah harapan terakhir mereka untuk bisa tetap eksis di Indonesia. Itulah sebabnya mereka terus menempel Prabowo ke mana pun ia pergi. Perhatikan saja saat deklarasi berkali-kali dan syukuran kemenangan bertubi-tubi, mereka itulah yang selalu hadir. Pimpinan partai pendukung, bahkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres, Â jarang kelihatan.
Bagi mereka, Prabowo adalah harga mati. Jika Prabowo kalah, maka mereka merasa kehilangan tumpuan. Kehilangan tumpuan, berarti mati. Dengan begitu kesempatan mereka mengembangkan ideologi khilafah makin terjepit. Inilah yang disebut banyak pihak sebagai titik akhir perjuangan mereka.
Mereka memang selalu menggelorakan NKRI harga mati, tetapi harap dicatat NKRI yang mereka maksud, bukanlah NKRI dengan ideologi Pancasila dan Hukum Dasar UUD 1945. Bukan pula NKRI penganut demokrasi, melainkan khilafah dengan pemerintahan transnasional ala ISIS.
Perlu Tindakan Tegas
Bagi saya, gerakan pendukung Paslon 02 tak bisa ditolerir berlama-lama. Tak perlu menunggu sampai terjadinya benturan antar sesama pendukung Paslon. Perlu ada tindakan tegas sesegera mungkin. Ada beberapa alternatif tindakan yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, pihak KPU dan Bawaslu perlu meminta mereka menunjukkan data yang mendasari klaim kemenangan Prabowo. Mereka diharuskan membuktikan kebenaran data itu dengan menyandingkannya pada data KPU.
Kedua, mereka perlu diminta membuktikan bahwa data dan metodologi QC dari lembaga-lembaga survey adalah salah. Di sini perlu melibatkan para ahli di bidang penelitian yang menguasai statistika dan matematika. Bisa saja dari perguruan tinggi seperti ITB, UI, ITS, UGM, ditambah para ahli di Kemeristekdikti dan LIPI. Biarkanlah mereka memresentasikan metodologi yang mereka gunakan yang mendasari klaim kemenangan sekaligus dasar penyanggahan atas temuan lembaga-lembaga survey.
