Ini Negara-Negara yang Suka Menjahili Indonesia

[caption id="attachment_381179" align="aligncenter" width="560" caption="All we need is trust"][/caption]

Beberapa bulan belakangan, hubungan bilateral dan multilateral Indonesia di kancah pergaulan Internasional cenderung memanas. Penyebabnya, kebijakan Indonesia dalam penegakan hukum nasionalnya terkesan diintervensi. Menurut Aktivis Gerakan Bina Tanah Air Sulut, Salman Charles Ngantang, SH, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena setiap negara pasti memperjuangkan kepentingannya masing-masing. “Namun perlu diingat juga bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan, yang harus dihormati pula oleh negara lainnya” ujar Salman. Berikut sejumlah negara yang suka usil terhadap Indonesia versi Gerakan Bina Tanah Air Sulut :

Australia terus-menerus mengintervensi Indonesia agar tidak mengeksekusi mati 2 orang warganya yang terlibat kasus narkoba. Bahkan PM Australia, Tony Abbot mengancam akan menarik Dubesnya untuk Indonesia. Selain kasus tersebut, negara ini juga terkesan menggunakan wilayah Indonesia sebagai “tameng” untuk menghindari arus serbuan imigran gelap pencari suaka dari Timur Tengah, India, dan Bangladesh. Dalam kasus lainnya, negara persemakmuran Kerajaan Inggris tersebut juga sering dijadikan lokasi bagi aktivis pro OPM untuk menggelar aksi menuntut kemerdekaan Papua dari NKRI.

Prancis terkenal dengan romantismenya. Namun keromantisan tersebut tidak ditunjukkan oleh negara ini saat memprotes eksekusi mati 1 orang warganya. Presiden Prancis, Francois Hollande menyebutkan bahwa akan ada konsekuensi terhadap hubungan Indonesia – Prancis jika eksekusi mati tersebut jadi dilaksanakan. Dalam bidang politik, Prancis juga bisa dianggap “acuh” terhadap keberadaan aktivis pro demokrasi yang bermukim di Paris (Ibrahim Isa), padahal Ybs terus-menerus berupaya memutarbalikkan fakta sejarah pemberontakan G30S/PKI di Indonesia melalui media sosial.

Hampir sama dengan Australia dan Prancis, negara Belanda juga terkesan suka menjahili Indonesia. Negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun tersebut, pada awal Januari 2015 telah menarik Dubesnya di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap eksekusi mati 1 orang warganya yang terlibat penyelundupan narkoba. Tidak itu saja, negara ini juga seperti “surga” bagi aktivis pro Papua Merdeka dan neo PKI untuk menyuarakan aspirasinya terkait kebijakan Pemerintah Indonesia. Di samping itu, Kerajaan Belanda juga sepertinya “mendiamkan” adanya gerakan RMS di Provinsi Maluku.

Salman menerangkan bahwa pergaulan internasional harus dilaksanakan dengan penuh etika. “Boleh saja anda (Australia, Prancis, dan Belanda) membela warga negaranya, tapi jangan lebay (berlebihan)lah, tebar ancaman ini dan itu. Contohlah Filipina yang berani membela kepentingan warganya, namun dilengkapi dengan bukti yang kuat. Jadi jangan hanya ngotot tanpa disertai bukti. Apa yang terbukti salah masa’ mau dibenarkan?, tutup Salman.