Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta agar pasangannya, cawapres Mahfud MD, mundur dari jabatan Menko Polhukam. PDIP sebagai partai pengusung pun mengamini. Mengapa bukan kade-kader PDIP yang mundur dari kabinet?
Menurut Ganjar, permintaan agar Mahfud mundur dari jabatannya tercetus setelah melalui diskusi panjang. Alasan utamanya untuk menghindari conflict of interest. Sebab saat ini banyak pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk kunjungan kerja sambil kampanye.
Termasuk akun Kementerian Pertahanan yang mencuit #PrabowoGibran2024. Diketahui saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi capres berpasangan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Oleh karenanya Ganjar juga meminta agar pejabat lain yang menjadi capres/cawapres juga mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah.
Belum diketahui kapan Mahfud akan mundur. Mahfud beralasan sedang menunggu kesempatan untuk menyampaikan pamit secara baik-baik kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayainya sebagai Menko Polhukam.
Â
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan beberapa kadernya mengamini dan mendukung rencana Mahfud mundur dari kabinet Jokowi. Terkesan, mereka meyakini mundurnya Mahfud akan memberi efek negatif  pada citra dan etika presiden.
Padahal, jika melihat sejumlah peristiwa terakhir, dari mulai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi jalan Gibran mengikuti Pilpres 2024, safari politik Jokowi sambil bagi-bagi bansos, hingga dukungan terbuka para menteri kepada Prabowo-Gibran, maka tujuan dari mundurnya Mahfud, jelas tidak akan tercapai.
Pemerintah sudah menanggalkan rasa malu, dan etika. Bayangkan, mobil presiden yang tengah digunakan untuk kunjungan kerja sambil bagi-bagi beras, "mengkampanyekan" nomor 2. Tangan siapa yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil kepresidenan, sungguh tidak sulit ditebak.
 Â
Oleh karenanya jauh lebih elegan dan efektif jika PDIP memiliki sedikit keberanian dengan menarik kadernya dari kabinet. Tidak perlu beretorika mengatasnamakan rakyat.
Alasan Hasto tidak ingin stabilitas nasional terganggu, tidak lebih retorika politik untuk menutupi ketidakberanian PDIP vis a vis dengan Presiden Jokowi.
Sebab jauh sebelumnya, Hasto pernah mendesak Partai Nasdem menarik kadernya dari kabinet usai mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai capres. Apakah saat itu Hasto tengah mendorong kekacauan dan instabilitas nasional?
Mundurnya kader-kader PDIP seperti Yasonna Laoly, Tri Rismaharini, dan Pramono Anung, dari kabinet tidak akan mempengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM). Sebab sebelum nekad mendukung anaknya ikut Pipres 2024 dan keluar dari PDIP, Jokowi sudah menyiapkan skenario terburuk.
