Gelaran Pilpres 2024 akan dikenang sebagai pesta demokrasi paling konyol dalam sejarah politik Indonesia. Dimulai pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan Gibran ikut kontestasi, ketidaknetralan presiden, para pejabat dan ASN di daerah, hingga gelontoran bantuan sosial (bansos) yang berpotensi dijadikan alat "membeli suara" rakyat miskin.
Sebagai gambaran, jika pada 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun, maka di 2024 melonjak menjadi 493,5 triliun. Dari total dana Perlinsos, Rp 157,3 trilun dikhususkan untuk bansos.
Presiden Joko Widodo pun dalam tiga bulan terakhir rajin sekali keliling di Jawa Tengah sambil membagikan bansos. Secara kebetulan, dalam beberapa survei, elektabilitas Prabowo-Gibran di Jateng yang dianggap sebagai salah satu battle ground, masih kalah dibanding paslon lain.
Dengan karut-marut di atas masih pantaskah kita mengeklaim pemilu berjalan jujur, adil dan bermartabat? Apakah kita sebodoh itu?
Salam @yb
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H