Mengapa Sri Mulyani Harus Mundur?

Sulit bagi Sri Mulyani mendapat panggung lagi jika tetap bertahan di KIM sampai akhir kekuasaan Presiden Jokowi, Oktober mendatang. Andai pun Prabowo -- Gibran, yang mengeklaim sebagai penerus Jokowi, memenangi pilpres, Sri Mulyani dipastikan tidak berada dalam daftar kabinet mendatang.

Saat masih menjadi rival Jokowi, Prabowo sering mengkritik Sri Mulyani. Contohnya, pada November 2018, Prabowo mengkritik tata kelola ekonomi yang buruk sehingga tax ratio Indonesia lebih rendah dari negara-negara Afrika.

Ketegangan terulang setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Pemicunya terkait permintaan anggaran jumbo Kemenhan yang ditolak Sri Mulyani. Bahkan dalam debat capres ketiga, Prabowo menyebut menurunnya kinerja pertahanan menurut standar minimum essential force yang ditanyakan Ganjar, akibat banyaknya program Kemenhan yang ditolak oleh Kemenkeu, dan juga adanya recofusing anggaran akibat pandemi.

Demikian juga andai Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang menang pilpres. Nama Sri Mulyani bukan pilihan utama. Meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun sebagai partai pengusung, PDIP (baca: Megawati) tentu tidak akan merestui masuknya "orang-orang Jokowi".

Bagaimana jika Anies Rasyid Baswedan -- Muhaimin Iskandar yang memenangkan Pilpres 2024? Bisa dipastikan Sri Mulyani, yang juga pernah menjadi Menkeu era Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan dilirik untuk mengisi tim ekonomi.

Anies-Muhaimin (AMIN) tentu ingin mengoreksi beberapa kebijakan Jokowi yang digawangi Sri Mulyani termasuk dalam hal utang luar negeri yang terkesan jor-joran hingga akhirnya membebani APBN. Sebagai catatan, saat ini utang negara mencapai Rp 8. 144,69 triliun.
 
Belum lagi terkonsentrasinya perhatian pemerintah hanya pada IKN Nusantara hingga pembangunan di daerah lain tidak merata yang dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang rusak, terutama jalan dan gedung sekolah.

Kepatuhan Sri Mulyani dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) juga menjadi catatan AMIN. Terlebih bansos ditengarai menjadi instrumen pemenangan salah satu kontestan pilpres.

Fokus anggaran untuk bansos berdampak pada terabaikannya persoalan lain seperti kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang tidak cukup diselesaikan dengan bansos. Terlebih ketika bansos tidak semata digunakan sebagai jaring pengaman sosial sehingga tidak tepat sasaran.

Oleh karenanya, mundur saat ini bagi menteri yang pernah dijuluki "ratu utang" oleh ekonom Rizal Ramli (alm), menjadi pilihan terbaik. Selain soal moral dan integritas, keberanian meninggalkan biduk yang telah salah arah dan melanggar aturan navigasi hingga berpotensi karam, juga dapat memberi keuntungan politik ke depan.

Salam @yb