Debat calon presiden (capres) putaran ketiga dengan tema pertahanan, keamanan dan hubungan internasional, yang digelar di Istora Senayan, Minggu (7/1/24), berlangsung cukup panas dan menarik.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang awalnya digadang-gadang bisa dengan mudah memenangkan debat mengingat latar belakangnya sebagai Menteri Pertahanan, justru kembali terpancing emosinya sehingga paparannya sering tidak sesuai dengan tema.
Tercatat, capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo beberapa kali mengkritik penjelasan Prabowo yang dianggap "tidak nyambung". Anies mengkritik penjelasan Prabowo soal kerja sama Selatan-Selatan, sedang Ganjar merasa tidak mendapat jawaban terkait penyebab penurunan peringkat Indonesia di Global Peace Index.
Mungkin karena terpojok, Prabowo sampai slip of tongue ketika menyebut omon-omon, padahal maksudnya omong-omong. Ungkapan itu untuk menyerang balik Anies di mana menurut Prabowo Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang pandai bicara.
Prabowo mungkin lupa, kemampuan berbicara secara runut dan jelas, ketika menjabarkan sikap politik, pemikiran dan gagasan, adalah bukti intelektualitas, keluasan pengetahuan, dan penguasaan atas tema yang dibahas.
Kecakapan berpikir dan kemampuan menjabarkan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, diperlukan bagi seorang pemimpin. Sebab Indonesia harus kembali ke kancah internasional dan memenangkan pertarungan terkait isu-isu yang menguntungkan.
Satu hal yang perlu diingat, banyak keuntungan dan kemenangan yang dicapai Indonesia di forum internasional berkat kemampuan diplomasi, kemampuan orasi para diplomat dalam menjabarkan kehendak dan tujuan Indonesia.
Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara di dunia tidak terlepas dari diplomasi luar biasa yang dilakukan Haji Agus Salim, AR Baswedan, dll.
Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949, yang mengembalikan kedaulatan Indonesia tidak terlepas dari kelihaian diplomasi Mohammad Roem, Johannes Leimena, Ali Sastroamidjojo, hingga Sumitro Djojohadikusumo.
Demikian juga terwujudnya NKRI dengan luas lautan yang dimiliki Indonesia, berkat diplomasi luar negeri Indonesia yang luar biasa sehingga Deklarasi Djuanda 1957 yang memuat tentang batas teritorial laut Indonesia diakui sebagai konvensi hukum laut (UNCLOS) PBB 1982.
Berkat kemampuan diplomasi Menteri Luar Negeri (waktu itu) Mochtar Kusumaatmadja, wilayah perairan dan kepulauan Indonesia diakui oleh negara-negara lain.
Kita memenangkan pertarungan di atas tanpa kekuatan senjata, tanpa alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih.
Indonesia pernah cukup disegani bukan karena kemampuan militernya, tetapi kepiawaian Presiden Soekarno dalam berorasi dan diplomasi. Konferensi Asia Afrika yang menjadi dasar kerjasama Selatan-Selatan tidak akan terwujud tanpa kemampuan diplomasi Bung Karno.
Demikian juga saat Presiden Soeharto berkuasa di mana kita mengenal diplomat-diplomat tangguh di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Pak Harto tidak segan-segan berpidato di Sidang Umum PBB untuk menegaskan posisi Indonesia. Sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Di era sekarang, di mana pertempuran tidak lagi semata mengandalkan kekuatan persenjataan konvensional, maka diplomasi menjadi sangat penting. Presiden selaku panglima tertinggi dalam sistem pertahanan Indonesia, harus bisa memimpin para diplomatnya untuk memenangkan diplomasi di fora internasional.
Bukan hanya datang ke acara-acara pertemuan internasional untuk selfie dengan pemimpin negara lain tanpa membawa gagasan dan ide.
Terlebih, Indonesia menganut politik bebas aktif sehingga kemungkinan terjadinya konfrontasi dengan negara lain, sangat kecil. Bukan berarti tidak membutuhkan persenjataan konvensional seperti pesawat, tank dan kapal perang, namun porsinya mulai diubah.
Sebab saat ini serangan negara lain ke wilayah Indonesia beragam bentuknya. Salah satunya serangan melalui internet dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pertahanan tidak lagi soal batas wilayah agar tidak dicaplok negara lain, namun juga perlindungan mental generasi muda agar tidak menjadi korban perjudian online, narkoba, pornografi dan kejahatan digital (cyber crime) seperti phising.
Dalam kaitan ini, maka membeli persenjataan konvensional bekas melalui skema utang, sungguh-sungguh tidak rasional. Barang bekas tetaplah barang bekas, tidak terkait masa pakai. Negara lain menjualnya karena mungkin teknologinya sudah ketinggalan zaman, atau sudah ada persenjataan yang lebih canggih.
Artinya, membeli alutsista bekas tidak serta merta meningkatkan sistem pertahanan kita, apalagi berharap agar disegani negara lain, karena faktanya negara lain sudah memiliki persenjataan yang lebih canggih.
Kita berharap pemimpin mendatang memiliki paradigma pertahanan yang lebih smart dengan mengutamakan diplomasi, melalui perang kata-kata di meja perundingan, di arena diplomasi, bukan dengan bedil dan meriam.
Seperti dikatakan Anies Baswedan, Indonesia harus turut mewarnai dunia, tidak absen dari percaturan dunia, "Indonesia will be precent, Indonesia will color the world and Indonesia absence no more, respected forever!"
Salam @yb
