Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto sebagai Wakapolri, menyisihkan nama tenar yang mendapat dukungan luas, Komjen Fadil Imran. Benarkah Fadil tersisih karena kritik keras yang dilontarkan sebelumnya?
Gerbong perwira tinggi Kepolisian bergerak menjelang pensiunnya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Bursa wakapolri sempat ramai karena banyak nama yang memiliki kans untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Gatot. Nama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Fadil Imran berkibar paling kencang karena mendapat dukungan luas. Salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW).
Namun Kapolri Listyo ternyata memilih Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Agus Andrianto. Jabatan Kabareskrim akan diserahkan kepada Komjen Wahyu Widada yang saat ini masih menjabat Kabaintelkam.
Menarik untuk mencermati keputusan Kapolri yang "mengabaikan" dukungan luas kepada Fadil Imran. Terlebih Agus Adrianto masih memiliki masa tugas cukup lama yakni sampai 2025. Peluang Fadil, yang akan pansiun tahun 2026, untuk menduduki jabatan wakapolri nyaris tertutup.
Jika pun mengincar posisi Kapolri, peluangnya lebih sempit lagi karena Kapolri Listyo baru akan pensiun tahun 2027. Kecuali ada perubahan konstelasi politik, sebagaimana yang dialami Tito Karnavian yang "terpaksa" melepas jabatan Kapolri (2019) sebelum masa pensiunnya di tahun 2022 karena diangkat sebagai Mendagri oleh  Presiden Joko Widodo.
Benarkah Fadil Imran terpental karena kritik pedas menyangkut tugas kepolisian yang tidak mengedepankan pencegahan kejahatan, dan cenderung fokus pada penegakan hukum?
Pernyataan Fadil yang diunggah YouTube Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) sebenarnya merupakan otokritik. Fadil juga mengutip pendapat para ahli sebagai alas argumennya.
Menurut dia, tindakan pencegahan melalui pengembangan asas preventif sesuai tugas utama kepolisian yakni memelihara keamaman dan ketertiban masyarakat. "Konsep ini sering diabaikan atau setidaknya dinomorduakan dalam pemolisian," kata Fadil.
Namun demikian, Fadil menyebut hanya ada tiga Kapolri yang telah mengedepankan asas pencegahan kejahatan yakni Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Sutarman, dan Tito Karnavian.
Pujian Fadil kepada ketiga mantan Kapolri tersebut, terutama Tito Karnavian, dapat dimaknai berbeda. Asumsi Fadil, bersama mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, sebagai "anak emas" Tito Karnavian, akan mudah dihubung-hubungkan.
Lagi pula, jika Fadil naik menjadi wakapolri, konsep demikian kemungkinan akan dimajukan. Padahal jika mengutip pendapat Fadil bahwa hanya tiga Kapolri yang mengedepankan asas pencegahan kejahatan, hal itu tidak menjadi prioritas Kapolri Listyo.
Terlepas dari asumsi di atas, ada hal lain yang mungkin turut menjadi pertimbangan mengapa Fadil tidak dipilih menjadi wakapolri. Oleh sejumlah kelompok, nama Fadil dikait-kaitkan dengan beberapa peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat seperti kasus Sambo.
Fadil juga dianggap terlibat dalam "perang bintang" di kepolisian. Jika anggapan ini benar, maka berpotensi menimbulkan friksi andai Fadil diangkat menjadi wakapolri. Gejolak di tubuh kepolisian tentunya dapat mengganggu agenda nasional. Terlebih saat ini telah memasuki tahun politik di mana isu sekecil apa pun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak luar.
Kita meyakini, terpilihnya Agus Andrianto dapat membuat adem suhu politik karena sosoknya yang jauh dari kontroversi sehingga pria kelahiran Blora, 16 Februari 1967 ini dapat diterima semua pihak. Hal ini sesuai keinginan Kapolri agar pada Pemilu 2024 tidak terjadi polarisasi seperti Pemilu 2019 yang memunculkan istilah cebong dan kampret.
Kita berharap, duet Listyo Sigit Prabowo-Agus Andrianto dapat membawa gerbong Polri sesuai semangat dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Tetap Presisi, adil dalam menangani berbagai kasus, dan berdiri di atas semua golongan. Tidak tergelincir menjadi partisan, dan berani menolak pihak-pihak yang ingin menjadikan Polri sebagai alat politik.
Salam @yb
