Lagi pula Sutiyoso yang kala 1996 menjabat Pangdam Jaya alias atasan SBY, pernah didukung PDIP menjadi gubernur Jakarta tahun 2002. Bahkan di tahun 2015, PDIP lagi-lagi mendukung Sutyoso menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Serangan lain Hasto yang berakibat fatal bagi PDIP adalah ketika mempertanyakan kemajuan Kota Depok yang telah 10 tahun dipimpin kader PKS. Dengan mudah, serangan ini dibalikkan oleh kader-kader PKS.
Kader-kader PKS lantas membeber data banyaknya daerah di Jawa Tengah yang dipimpinan kader PDIP nir-prestasi, bahkan gagal menekan angka kemiskinan ekstrem. Seperti diketahui Jawa Tengah adalah basis PDIP sejak pemilu pertama tahun 1999.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahkan pernah menyebut puluhan tahun Wonogiri krisis air bersih. Padahal selama berahun-tahun Wonogiri dipimpin kader PDIP.
Terbaru, Hasto secara frontal menyerang Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden (capres) dengan menggunakan ilustrasi perobekan warna biru pada bendera Belanda di masa perang kemerdekaan.
Hasto terang-terangan mennyebut kini biru sudah tidak ada lagi dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Pernyataan Hasto menjadi menarik karena diucapkan usai pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo di Istana Batutulis, Bogor.
Apakah pernyataan Hasto sesuai hasil pertemuan Batutulis? Apakah sudah menjadi keputusan presiden selaku pemegang hak prerogatif kabinet? Ataukah baru sebatas desakan Megawati?
Pernyataan Hasto membuat Presiden Jokowi dilematis manakala ternyata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya sudah meminta izin atau bahkan mendapat restu untuk mendeklarasikan capres.
Pernyataan Hasto juga dapat dinilai sebagai bentuk intervensi kepada presiden manakala ternyata belum ada keputusan untuk "membuang" Nasdem.
Hasto mungkin lupa  bahwa Nasdem sama berkeringatnya dengan PDIP dalam mengusung dan memenangkan Jokowi di 2 gelaran pilpres. Jatah menteri yang dimiliki kader Nasdem, sebagaimana menteri-menteri dari PDIP, adalah buah politik balas jasa, power sharing yang lazim terjadi dalam sebuah koalisi.
Koalisi pengusung Jokowi berdurasi 5 tahun, sampai Oktober 2024. Dukungan yang diberikan partai-partai koalisi penopang Istana adalah dalam hal mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah.
