Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra mengajak kadernya untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. Prabowo pun memberikan kesaksian perjuangan Presiden Joko Widodo.
"Selama saya menjadi bagian kabinet beliau (Jokowi), saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indoensia," ujar Prabowo.
Dalam video berdurasi  18 menit lebih itu Prabowo menyinggung tujuannya masuk kabinet yang telah mendapat persetujuan petinggi partai. Oleh karenanya Prabowo meminta agar kadernya percaya pada pemerintah dan ikut membantu menangani pandemi korona, minimal untuk dirinya sendiri.
Kesaksian Prabowo sebenarnya hal yang wajar-wajar saja. Sebagai bagian dari pemerintah, tidak ada yang salah ketika Prabowo memberikan pujian pada bosnya dan mengajak kadernya ikut mendukung pemerintah yang berarti juga mendukung dirinya.
Bukankah jika pemerintahan jelek, sedikit banyaknya Prabowo ikut andil? Demikian juga manakala pemerintahan berjalan dengan baik, harus diakui ada kontribusi Prabowo di dalamnya.
Kita justru ingin menelaah, adakah motif di balik kesaksian dan seruan Prabowo kepada kadernya? Apa urgensinya? Bukankah selama Prabowo menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju, kader-kader Gerindra tidak lagi menyerang pemerintah?
Jika yang dimaksud adalah beberapa kritik Fadli Zon terkait penanganan pandemi virus korona, rasanya masih dalam batas-batasan yang wajar dalam koridor demokrasi. Bukankah Fadli Zon anggota DPR yang salah satu tugasnya memang mengawasi dan mengkritisi kinerja eksekutif? Jika anggota DPR hanya membeo, jadi tukang stempel kebijakan pemerintah, apa gunanya kita dulu melakukan reformasi?
Yang terpenting dari kritik, sesengak apa pun, adalah kebenaran yang dilandasi data dan fakta. Bukan sekedar nyinyiran, asal menyerang, karena faktor kebencian atau hal-hal lain yang tidak substansial.
Di masa orde baru, ketika ada anggota DPR dari Golkar bersuara beda, akan dianggap pahlawan. Mengapa sekarang anggota DPR dari partai pendukung pemerintah yang bersuara beda dianggap "pengkhianat"? Â
Jika mau fair, sekali lagi, tolok-ukurnya adalah data dan fakta. Abaikan warna bulunya. Kritik dan pujian yang didasarkan pada data dan fakta, harus ditempatkan pada posisi setara. Atau sebenarnya kita yang gagap memahami data dan fakta sehingga gagal memahami esensi ucapan-ucapan Fadli Zon?
Ataukah Prabowo melihat ada gerakan yang mengarahkan pada upaya pembusukan terhadap pemerintah yang tengah dilakukan oleh kadernya, kader partai lain atau kelompok tertentu yang tidak puas dengan penanganan Covid-19?
Sebab meski situasi saat ini masih terkendali, tetapi siapa pun tahu jika kebijakan pembatasan sosial, di sejumlah daerah lainnya diimbuhi frasa "berskala besar", berlarut-larut, akan muncul kerawanan sosial dan mungkin juga politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dapat berubah menjadi aksi anarkis manakala harapan telah sirna.
Apakah Prabowo sedang membuat "pintu darurat"? Atau sedang "cuci tangan" agar tidak ada telunjuk yang terarah kepadanya andai terjadi hal-hal demikian itu? Â
Kita tidak berharap muncul kerawanan sosial dan politik di masa pandemi. Sama halnya kita pun berharap "kesaksian" Prabowo tidak memiliki tujuan-tujuan lain di luar yang diutarakan.
Oleh karenanya, kita sangat berharap pemerintah membuat satu kebijakan yang tegas. Hilangkan ego kekuasaan pusat dan daerah, bukan hanya ego sektoral.
Hidupkan dan kembalikan lagi semangat  desentralisasi. Biarkan para kepala daerah membuat aturan karena mereka yang paham kondisi di daerahnya. Pemerintah pusat tinggal menyediakan payung hukum, mem-backup anggaran dan memberikan teguran manakala terjadi penyimpangan, baik aturan maupun anggaran.
Fakta membuktikan, daerah-daerah yang telah melakukan PSBB, relatif aman dan terkendali. Munculnya satu-dua ketidakpuasan, Â terjadi sedikit gesekan, masih dalam batas-batas yang wajar. Bukankah dalam situasi normal pun hal-hal demikian kerap terjadi?
Salam @yb
