Sebab meski situasi saat ini masih terkendali, tetapi siapa pun tahu jika kebijakan pembatasan sosial, di sejumlah daerah lainnya diimbuhi frasa "berskala besar", berlarut-larut, akan muncul kerawanan sosial dan mungkin juga politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dapat berubah menjadi aksi anarkis manakala harapan telah sirna.
Apakah Prabowo sedang membuat "pintu darurat"? Atau sedang "cuci tangan" agar tidak ada telunjuk yang terarah kepadanya andai terjadi hal-hal demikian itu? Â
Kita tidak berharap muncul kerawanan sosial dan politik di masa pandemi. Sama halnya kita pun berharap "kesaksian" Prabowo tidak memiliki tujuan-tujuan lain di luar yang diutarakan.
Oleh karenanya, kita sangat berharap pemerintah membuat satu kebijakan yang tegas. Hilangkan ego kekuasaan pusat dan daerah, bukan hanya ego sektoral.
Hidupkan dan kembalikan lagi semangat  desentralisasi. Biarkan para kepala daerah membuat aturan karena mereka yang paham kondisi di daerahnya. Pemerintah pusat tinggal menyediakan payung hukum, mem-backup anggaran dan memberikan teguran manakala terjadi penyimpangan, baik aturan maupun anggaran.
Fakta membuktikan, daerah-daerah yang telah melakukan PSBB, relatif aman dan terkendali. Munculnya satu-dua ketidakpuasan, Â terjadi sedikit gesekan, masih dalam batas-batas yang wajar. Bukankah dalam situasi normal pun hal-hal demikian kerap terjadi?
Salam @yb
