Sebut Pandemi Selesai Akhir Tahun, Jokowi Ingin Transparan?

Presiden Joko Widodo membuat kebijakan yang berkaitan dengan transparansi penanganan pandemi virus korona (Covid-19). Sebuah langkah maju setelah sebelumnya data tersebut ditutupi dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.  

Pertama, terkait pembukaan data kasus korona, bukan hanya jumlah yang sudah terkonfrimasi positif, sembuh dan meninggal dunia, namun juga sebaran orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Pembukaan data ini sangat penting untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah masuk zona merah, dan berapa banyak ODP serta PDP di suatu daerah. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan meningkatkan kewaspadaan.

Tentu akan ada ekses negatif, semisal pengucilan orang-orang dengan status demikian. Tetapi bukankah semua warga, termasuk yang sehat, juga wajib "mengucilkan" diri di dalam rumah sejalan dengan imbauan pembatasan sosial dan menjaga jarak aman?

Yang perlu dilakukan adalah tidak memberikan justifikasi buruk, cemoohan atau malah pengusiran dari suatu daerah karena jika semua bersikap waspada, patuh pada anjuran pemerintah dengan melalukan social dan physical distancing, wabah ini dapat dilokalisir dan dibasmi.

Kedua, pernyataan Presiden Jokowi yang meyakini masa sulit akibat pandemi Covid-19 akan  selesai di akhir tahun sehingga di awal tahun 2021 akan terjadi booming di bidang pariwisata karena saat ini banyak negara yang menerapkan pembatasan sosial sehingga masyarakat ingin menikmati kembali keindahan di daerah wisata ketika pandemi terkutuk ini berakhir.

Presiden tentu sudah mendapat laporan sampai kapan pandemi berakhir dan ekonomi kembali bangkit sehingga kita pun ikut meyakininya. Sepertinya, tujuan dari pernyataan tersebut, selain kepada dunia pariwisata,  juga untuk memberikan harapan kepada seluruh masyarakat agar tetap optimis.

Tetapi ada beberapa catatan yang perlu dikritisi terkait pernyataan presiden.

Terkait pembukaan data, sayangnya masih jauh dari ekspektasi publik. Data ODP dan PDP masih dianggat terlalu kecil. Bukan kita berharap jumlahnya booming, karena semakin kecil tentu semakin baik. Hanya saja data tersebut jauh dari perkiraan para ahli, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN)  yang telah melakukan permodelan sebaran dan perkiraan jumlah kasus.

Sebagai perbandingan, hingga 16 April, jumlah kasus positif korona mencapai 5.516, sembuh 548 dan meninggal dunia 496 orang. Sedang menurut permodelan  BIN, penyebaran virus korona pada akhir Maret mencapai 1.577 kasus, akhir April 27.037 kasus, akhir Mei 95.451 kasus dan akhir Juni 105.765 kasus.

Jika kita membaca data tersebut, dengan asumsi paparan BIN mendekati kebenaran, maka akan ada lonjakan hingga 21 ribu kasus sampai dengan akhir April. Namun hal itu sepertinya mustahil jika melihat grafik laporan yang disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. Pertambaham jumlah kasus yang dilaporkan setiap harinya tidak pernah mencapai di atas 500 kasus.