Sejak beberapa tahun terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melakukan roadshow ke berbagai daerah. Meski disebut sedang menjalankan amanat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), tetapi tidak sulit juga untuk mengaitkannya dengan Pilpres 2024.
Apa yang dilakukan Ganjar ibarat babat alas. Arti harfiahnya memang membuka hutan. Namun dalam konteks sejarah Jawa, babat alas dapat dimaknai sebagai upaya membuka jalan menuju derajat atau jabatan yang lebih tinggi.
Demikian juga yang tengah dilakukan Ganjar. Dengan "mengendarai" Kagama, Ganjar menerabas wilayah-wilayah baru yang masih asing. Kita tidak menafikan kegiatan tersebut ada hubungannya dengan organisasi yang dipimpinnya atau dalam istilah Ganjar menjalankan "konstitusi" Kagama. Â
Tetapi sulit juga untuk tidak menyebut sebagai bagian dari "kampanye" untuk membangun basis massa di wilayah yang jauh dari kekuasaaannya itu. Terlebih Ganjar juga sangat aktif di media sosial. Timnya juga rajin memvideokan acara temu warga di sela-sela kegiatan dinas seperti peresmian jalan.
Ganjar memang selalu muncul dalam pembahasan terkait calon presiden pengganti Joko Widodo. Nama politisi PDIP selalu disandingkan dengan kepala daerah lain yang juga memiliki kans seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Meski suara dukungan juga mulai disuarakan warga, termasuk nitizen di kolom-kolom komentar berita maupun konten terkait pilpres di media sosial, namun sulit bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket di Pilpres 2024. Â
Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi penyebabnya.
Pertama, PDIP memiliki calon yang lebih kuat untuk dimajukan, terutama Ketua DPR Puan Maharani. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini memiliki peluang paling besar untuk diusung oleh koalisi PDIP.
Jika pun Puan gagal maju semisal karena elektabilitasnya rendah, Ganjar masih harus bersaing dengan kader lainnya, termasuk Risma. Terlebih PDIP juga memiliki jagoan nonkader seperti Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Kedua, elektabilitasnya masih rendah. Survei Indo Barometer menempatkan Ganjar di bawah Anies Baswedan jika Pilpres 2024 hanya diikuti oleh para kepala daerah yang saat ini tengah menjabat. Ganjar masih dikenal sebagai tokoh lokal. Babat alas yang tengah dilakoni mungkin bisa mendongkrak elektabilitasnya, namun harus dibarengi dengan prestasi kerja yang fenomenal.
Ketiga, isu terkait korupsi e-KTP. Ganjar sudah beberapa kali dipanggil KPK dan menjadi saksi di persidangan Tipikor. Hal ini juga menjadi salah satu isu panas saat Pilgub Jateng 2018 lalu. Meski mampu mengalahkan Sudirman Said, tetapi margin perolehan suaranya tidak terlalu "wah" padahal Ganjar merupakan petahana  dan Jateng merupakan  kandang PDIP.
Salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebabnya adalah isu korupsi tersebut. Bukan mustahil, isu demikian itu akan digaungkan kembali oleh lawannya jika kelak Ganjar menjadi capres.
Salam @yb
