Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Antonim SBY tentang Jatuhkan Jokowi

28 Januari 2020   08:38 Diperbarui: 28 Januari 2020   10:38 1785
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menyeru agar fraksi-fraksi lain di DPR tidak perlu takut dengan pansus jika memang memiliki tujuanyang sama yakni mencari kebenaran.  Demokrat akhirnya menolak mengirim anggota ketika wacana pansus akhirnya pupus berganti panitia kerja (panja).

Selengkapnya : Panja Jiwasraya, Obat Gatel untuk Kanker

Pernyataan SBY sangat mungkin untuk "membersihkan" kesan Demokrat ngotot mendorong pansus. Namun bisa juga sebagai sindirian bahwa tidak ada pemimpin seperti dirinya yang berani menghadapi pansus dan dapat melewatinya dengan baik.

Penyebutan nama-nama yang menjadi target untuk dlengserkan jika pansus dibentuk, dapat dimaknai sebagai umpan balik, bukan dalam konteks melindungi. SBY seolah tengah berkata, "inilah orang-orang yang wajib bertanggungjawab".  Sebab SBY tentu memiliki catatan lebih detail terkait perkara Jiwasraya.

Kesan adanya maksud tersembunyi dalam pernyataan SBY semakin benderang ketika meminta agar tidak ada gerakan atau seruan "turunkan Jokowi".  SBY sepertinya tengah melempar bola panas, atau mungkin pematik, yang ditujukan kepada pihak lain agar "melakukan" gerakan dan seruan itu sebagaimana dulu dilakukan kepada dirinya.

Kalimat pengulangan dirinya pernah didesak mundur hingga di-pansus-kan, seraya mengatakan  Jokowi tidak perlu mengalami hal serupa, adalah bentuk dukungan manakala diseru sebelum ada gerakan kader-kader Demokrat di DPR.

Karena hal itu dilakukan setelah Demokrat (bersama PKS) gagal mendorong pansus, maka maknanya sangat mungkin sebagai "ejekan" kepada partai-partai penguasa (baca: Jokowi) yang ketakutan pansus akan menyasar nama-nama di atas sehingga hanya berani membentuk panja, yang bahkan tidak memiliki akses ke pusat masalah.

Tanpa menafikan hak konstitusonalnya, kita sebenarnya berharap orang-orang yang sudah mantan tidak terlalu mengurusi pemerintahan yang diwariskan. Terlebih jika tujuannya hanya untuk membersihkan "daki" masa lalu yang telah menjadi sejarah.  

Kelihatan sifat "tidak baiknya", terlebih ketika hal-hal yang dipersoalkan juga terjadi di masa pemerintahannya. Mengapa baru sekarang terlihat hebat, sementara saat menjabat tidak mampu mencegah terjadinya hal yang sama?

Salam @yb

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun