Kala Prabowo Gagal Melewati Ujian Pertama

Bahkan pelajar STM juga tahu tentang hal itu, bahwa ZEE bukan wilayah kedaulatan, hanya hak eksplorasi. Mirip hak guna usaha (HGU) dalam konteks pertanahan negara. Bedanya ZEE berlaku tetap sedang HGU memiliki batas waktu. Tetapi apakah pemilik sertifikat HGU akan membiarkan tanahnya dimasukin orang lain, apalagi dieksplorasi?

Kita paham dan yakin Prabowo telah melakukan banyak langkah secara silent untuk menyelesaikan konflik Natuna. Tetapi saat itu masyarakat membutuhkan pernyataan terbuka untuk mengikat dan mengalirkan geloranya dari seorang Menteri Pertahanan. Ini tentang psikologi massa, bukan tentang perang dan damai, Bung!

Mirip dengan saat terjadi bencana, semisal banjir, tanah longsor atau gunung meletus.  Dalam kondisi demikian setidaknya ada dua hal yang dibutuhkan masyarakat, selain yang menyangkut kebutuhan dasar seperti evakuasi, bantuan medis dan makanan, yakni kehadiran pemangku kebijakan tertinggi di wilayah itu dan pernyataannya yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan para korban.

Mengapa? Kehadiran pejabat negara memang tidak mampu mengembalikan mereka yang mati, tidak mampu menghapus duka. Tetapi dengan hadirnya "wakil negara" maka rakyat yang tengah ditimpa kesusahan kembali memiliki harapan untuk ke depannya. Harapan sangat penting di saat seperti itu. Bahkan karena itu, sebagian orang mampu melewati masa-masa yang paling sulit sekali pun.      

Ada luka di hati (mungkin sebagian besar) anak-anak bangsa ketika mendengar, membaca, berita wilayah negaranya  diobok-obok negara lain. Ini bukan karena China yang melakukan. Bukankah sebagian dari kita begitu "membenci" malingsia, eh maaf, Malaysia yang masih serumpun karena klaim-klaimnya tersebut?

Sangat disayangkan, harapan yang tertuju pada Prabowo, akhirnya kandas karena beberapa statemen yang kontra dengan itu.

Ke depan semoga hal-hal semacam itu tidak terulang. Kita masih menaruh harapan Prabowo dapat membawa Indonesia menjadi negara yang disegani. Bukan untuk mengancam negara lain, tetapi minimal tidak ada lagi negara yang seenaknya mencaplok wilayah kita, apa pun statusnya.  

Syukur dapat mengembalikan kebanggaan sebagai warga bangsa yang sudah terlanjur sepanjang hidupnya dicecoki tentang keberanian para pahlawan, tentang kehebatan nekek moyang di lautan. Jangan salahkan mereka ketika bermimpi para pemimpinnya dapat melakukan hal-hal yang sama.

Kita paham sepenuhnya, Menteri Pertahanan tidak boleh membuat kebijakan yang menyimpang dari visi-misi presiden. Tetapi menyuarakan gelora sebagian rakyat- dalam konteks Natuna, tentu bukan aib, buka pula penyimpangan dari visi-misi presiden. Jangan berlindung di balik "belenggu" itu!

Salam @yb