Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Menelisik Hidden Agenda di Balik Tuntutan Romahurmuziy

6 Januari 2020   20:02 Diperbarui: 6 Januari 2020   22:59 493
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Artinya, bisa jadi Romy yang membuat copypaste tudingan terhadap KPK. Romy sepertinya ingin memutus kaitan kasusnya dengan PPP. Romy ingin kasus tersebut terjadi karena pengaruh dirinya sebagai anggota DPR. Dengan demikian PPP tidak akan dikaitkan dengan ulah dirinya.

Jika benar demkian maka kita mengapresiasi sikap gentleman-nya. Romy dibesarkan oleh partai dan sudah selayaknya tidak melibatkan partai dalam kasusnya.

Namun Romy lupa. Kedudukan anggota DPR tidak sebesar itu. Dalam beberapa kasus, seperti ada hukum tidak tertulis, terkait "wilayah garapan". 

Kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 yang menjerat Idrus Marham dalam kedudukannya sebagai Plt Ketum Golkar dapat dijadikan contoh pembanding.
Peran Eni Maulani Saragih sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, "hanya" menerima penugasan dari partai untuk mengawal perjalanan proyek PLTU Riau 1- dari pembahasan hingga proses tender,  yang fee-nya sangat mungkin sudah di-deal-kan di tingkat ketum partai.

Tentu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk sampai pada kesimpulan demikian. Tetapi fakta adanya sejumlah ketum partai yang ikut terjerat kasus korupsi dengan pelibatan aggotanya di DPR, termasuk dalam kasus korupsi E-KTP dengan terpidana mantan Ketum  Golkar Setya Novanto, kiranya cukup untuk mengalasi argumen mematahkan tudingan Romy.

Artinya, jika hanya sebagai anggota DPR, kecil kemungkinan Romy dapat mempengaruhi seleksi  jabatan di Kemenag. Terlebih Menteri Agama (saat itu) Lukman Hakim Saifuddin merupakan kader senior PPP. Mungkinkah jika Romy hanya pengurus partai biasa, sekali pun juga anggota DPR, dapat "mengintervensi" Menteri Agama?

Kita justru berharap Romy memberikan teladan dengan membongkar seluruh praktek korupsi di lingkungan di mana dirinya pernah bertugas, termasuk di DPR. Dengan demikian, partai pun akan terimbas sisi positifnya.

Ingat, sekalipun tetap tidak ada pembenaran terhadap tindak korupsi, termasuk di dalamnya suap, tetapi jika mau membongkar kasus lain yang diketahuinya,  tentu juga akan mendapat apresiasi publik.

Salam @yb

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun