Kabar mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Papua, Wentius Nimiangge mestinya mendapat perhatian pemerintah pusat karena alasan yang digunakan yakni kegagalannya meminta agar pasukan non-organik, TNI maupun Polri, ditarik dari daerahnya.
Namun respons yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata hanya normatif. Menurut Dirjen Penerangan Kemendagri Bahtiar, pihaknya baru mengetahui hal itu dari media dan akan mengecek kebenarannya ke Gubernur Papua selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Â
Terlepas apakah pengunduran diri Wentius serius atau hanya gimik untuk menekan pemerintah pusat mengabulkan permintaannya, tetapi fakta adanya ketidaknyamanan masyarakat Nduga terkait operasi yang menghadirkan pasukan non-organik, harus mendapat respons serius sebagai aspirasi masyarakat.
Permintaan Wentius bukan yang pertama. Jauh sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe membuat pernyataan kontroversial dengan meminta Presiden Jokowi menarik pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga dengan alasan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2019.
Lukas juga mengancam akan memimpin tim tanpa melibatkan aparat TNI/Polri untuk menyelidiki dampak operasi keamanan pasca penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
Pernyaataan Lukas membuat berang TNI. Dalam rilisnya, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi menegaskan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman KKSB, bukan untuk membunuh rakyat.
Selengkapnya baca di sini.
Mundurnya Wentius akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah Indonesia, bahkan melebihi peristiwa lain. Sedikitnya ada tiga hal yang perlu diwaspadai.
Pertama, pengunduran diri pejabat pemerintah akan dijadikan oleh pihak luar dan kelompok separatis sebagai alat pembenar adanya tindakan represif oleh aparat keamanan. Terlebih, seperti dirili Komnas HAM, eskalasi kekerasan di Nduga telah menyebabkan sejumlah orang tewas.
Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsar, dari informasi yang dihimpun oleh Komnas HAM dan laporan dari pengadu, lima orang tersebut tewas diduga dibunuh oleh tentara.
