Tanda-tanda Susi Pudjiastuti tidak akan masuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebenarnya sudah terbaca sejak awal tahun 2019 lalu. Ini beberapa kemungkinan yang menjadi alasan mengapa Susi "ditenggelamkan".
Pertama, terkait visi-misi Presiden Joko Widodo yang tidak ingin ada kegaduhan sehingga memilih para pembantunya yang jauh dari kontroversi. Dari 34 menteri dan 4 lembaga setingkat menteri yang baru dilantik, tidak ada satu pun tokoh yang memiliki rekam jejak kontroversial.
Semua lempang. Jika pun ada riak-riak, maka itu berasal dari masa lalu. Bahkan isu penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Menteri Kesehatan Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto sebenarnya sudah basi. IDI pernah menganggap metode "terapi cuci otak" yang diporaktekkan dokter Terawan melanggar kode etik kedokteran.
Tetapi belakangan IDI menunda sanksi yang akan diberikan. Padahal surat sanksi sudah beredar luas. Alhasil, anggota tim dokter kepresidenan dan kepala RSPAD itu tetap menjalankan pengobatan "cuci otak" tanpa pernah ada larangan dari IDI. Artinya masalah dianggap sudah selesai.
Di luar isu itu, nyaris tidak ada sosok yang berpotensi menjadi kontroversi, "selebriti", apalagi matahari kembar. Presiden Jokowi sepertinya ingin bekerja di zona nyaman tanpa direcoki "tingkah-polah" pembantunya.
Kedua, Susi memiliki seabreg kebijakan kontroversi yang bahkan belum selesai saat menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya soal cantrang. Isu Susi akan mencabut moratorium pelarangan cantrang di pesisir Jawa, sudah membuat gelisah nelayan.
Meski memiliki tujuan sangat baik, tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejauh ini belum siap untuk membekali seluruh nelayan dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan namun juga memiliki daya tangkap besar layaknya cantrang dan trawl.
Jika Susi kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, bukan mustahil akan kembali menghidupkan wacana itu. Belum lagi kuatnya tekanan dari negara tetangga yang kapal nelayannya banyak ditenggelamkan selama periode 2014-2019.
Baca juga: Menunggu Susi Pudjiastuti Baru
Ketiga, Â Susi menjadi korban pertaruyngan elit partai. Meski tidak memegang kartu tanda anggota PDIP, namun Susi memiliki kedekatan khusus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meski berkali-kali membantah penunjukkannya sebagai menteri Kelautaan dan Perikanan di-back up PDIP, tetapi Susi adalah menteri yang rajin menghadiri acara-acara PDIP.
Artinya, elit politik di luar PDIP akan tetap menghitung Susi sebagai "wakil" partai banteng moncong putih jika berada di kabinet. Sementara PDIP menolak  jatahnya dikurangi karena dikaitkan dengan Susi.
