Inikah Skenario yang Sedang Dimainkan PDIP dan Nasdem?

Perseteruan terbuka antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem memasuki fase kritis. Selain berpotensi mengganggu penyusunan komposisi kabinet kerja jilid kedua, juga bisa berkembang menjadi buka-bukaan borok sesama partai penguasa.

Jika awalnya perseteruan PDIP dengan Nasdem hanya dianggap sebagai bagian dari dinamika di tengah proses penyusunan kabinet, kini mulai mengarah pada upaya saling jegal. 

PDIP bahkan menyarankan Nasdem menjadi oposisi murni karena menolak masuknya Partai Gerindra dengan cara menciptakan polarisasi di dalam koalisi Joko Widodo -Ma'ruf Amin setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumpulkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Pinangan Nasdem pada Wali Kota Surabaya yang notabene kader PDIP, Tri Rismaharini untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2022, membuat partai moncong putih kian meradang. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memperingatkan Nasdem dan menyebut partainya tidak pernah mencomot kader lain untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Bukan hanya sampai di situ. PDIP pun langsung membalasnya dengan mengusik posisi Jaksa Agung. Hasto terang-terangan menyebut, partainya mendorong sosok internal kejaksaan yang menempati posisi sebagai Jaksa Agung, bukan kader partai politik. 

Lontaran Hasto jelas menyasar Nasdem karena Jaksa Agung M Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem. Bahkan Nasdem disebut-sebut kembali meminta jabatan tersebut meski hal itu telah dibantah oleh Surya Paloh.

Melihat keseriusannya, sulit menyebut perseteruan PDIP dengan Nasdem hanya gimmick politik dalam rangka menaikkan posisi tawar kepada Gerindra. Benar, ribut-ribut kedua partai, bisa dijadikan alasan Presiden Jokowi untuk "membatasi" permintaan Gerindra terkait power sharing sebagai kompensasi rekonsiliasi.

Namun jika hanya itu tujuannya, harganya terlalu mahal. Sebab pada akhirnya harus ada yang dikorbankan dan tidak mungkin PDIP yang harus menanggung. Nasdem tentu juga menolak jika hanya dijadikan tameng karena saat ini posisinya bukan lagi partai gurem. 

Meski perolehan suaranya di Pemilu 2019 berada di bawah PKB, tetapi Nasdem berada di peringkat keempat dalam hal jumlah kursi di DPR di bawah PDIP, Golkar dan Gerindra.

Nasdem tentu akan mengkonversi peningkatan peringkatnya dengan kue yang lebih besar. Jika pun tidak mendapat tambahan kursi di kabinet, minimal bisa mempertahankan kursi yang sekarang diduduki, terutama Jaksa Agung.