Dalam konteks koalisi, permintaan 10 kursi yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Presiden Terpilih Joko Widodo merupakan hal yang wajar. Tetapi menentukan posisi menteri yang diinginkan, sangat tidak elok.
Adalah Wakil Sekretaris Jendral PKB Daniel Johan yang menyebut PKB telah mengusulkan 10 nama untuk menjadi menteri. Sebagai partai pengusung, PKB merasa berhak mendapat jatah menteri sebagaimana pada periode sekarang. Â
Seperti diketahui dalam Kabinet Kerja Jokowi -- JK, PKB mendapat 3 menteri yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabat Eko Putro Sandjojo, Menteri Tenaga Kerja yang dipegang Hanif Dhakiri serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang dipercayakan kepada Imam Nahrowi.
Meminta tambahan jatah menteri, sepertinya menjadi sesuatu yang wajar ketika disandingkan dengan kekuatan PKB di DPR. Jika saat ini hanya memiliki 52 kursi, periode mendatang jumlah bertambah menjadi 58 kursi. Perolehan suara PKB secara nasional juga meningkat dari 13.336.982 (2014) suara menjadi 13.570.097 suara (2019).
Menurut Daniel Johan, pihak mengincar posisi menteri yang sudah dipegangnya- kecuali Kemenpora, menteri pertanian dan menteri-menteri lain yang bersinggungan dengan langsung dengan masyarakat.
Kemenpora tidak lagi diinginkan  dengan pertimbangan akan diisi kalangan milenial. PKB juga tidak menginginkan posisi menteri Agama karena menurut Daniel, menjadi jatah Nahdlatul Ulama (NU). Daniel meminta agar jatah untuk PKB dipisah dengan jatah untuk NU meski keduanya bagian Nahdliyin.
Keinginan itu akan dibawa oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam pembahasan kabinet dengan Jokowi. Muhaimin menegaskan pembahasan tersebut akan dilakukan pertengahan bulan Juli ini.
Sulit dipungkiri, PKB dan NU memiliki peran cukup signifikan dalam membantu kemenangan Jokowi -- Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Beberapa survei menunjukkan, kelompok Islam modernis yang diwakili Muhammadiyah cenderung mendukung Prabowo Subianto -- Sandiaga Salahudin Uno. Sementara mayoritas warga NU yang dikategorikan sebagai umat Muslim tradisional diyakini mendukung Jokowi -- Ma'ruf.
Fakta itu kemudian dijadikan  alat tawar PKB yang merupakan representasi politik warga Nahdliyin. PKB terlihat cukup yakin menggunakan kekuatannya untuk "mendikte" Jokowi dalam menentukan komposisi kabinet mendatang.  Kepercayaan diri Muhaimin dan pengurus PKB sangat mungkin terinspirasi keberhasilannya "memaksa" Jokowi mengubah keputusan calon wakil presiden.
Seperti diketahui, awalnya diberitakan Jokowi cenderung memilih Mahfud MD. Namun di detik-detik terakhir diganti Ma'ruf Amin setelah mendapat tekanan dari Muhaimin dan Ketua Umum PPP (saat itu) Romahurmuziy atau Romy.
