Mustahil Menang, Ini 3 Alasan Prabowo Tetap ke MK

Tanpa bermaksud mendahului kinerja tim hukumnya,  upaya pasangan Prabowo Subianto -- Sandiaga Salahudin Uno menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah wujud kesia-siaan karena sulit-  sekedar tidak mengatakan mustahil, bisa membatalkan kemenangan Joko Widodo -- Mar'uf Amin yang telah ditetapkan KPU.  Mungkinkah ada agenda lain, bukan sekedar menang-kalah?

Berdasar hasil rekapitulasi yang sudah disahkan KPU, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara, sedang Prabowo-Sandi 68.650.239 suara alias selisih 16.957.123 suara. Dengan demikian untuk membalikkan kemenangan, tim Prabowo harus membuktikan sedikitnya 8,5 juta suara miliknya "dicuri" Jokowi -- Ma'ruf.

Jika MK sekedar memutus 8,5 juta suara tidak sah, maka hal itu tidak akan mengubah hasil pilpres, terlebih jika diharuskan ada pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS dengan mata pilih setara 8,5 juta.

Situasi akan berbeda jika PSU dilakukan di ribuan TPS dengan mata pilih setara 16,9 juta lebih. Dengan demikian kedua paslon memiliki kans yang sama. Jika Prabowo ingin langsung ditetapkan sebagai pemenang maka amar putusan MK harus menyatakan adanya setengah lebih dari selisih perolehan suara keduanya yang langsung menjadi milik Prabowo -- Sandi.            

Putusan demikian adalah absurd. Terlebih bukti yang disiapkan sebagai bahan gugatan sangat minim, hanya 51 item. Di atas kalkulator, dengan model hitung bagaimana pun, tidaklah mungkin putusan MK akan bisa mengubah hasil Pilpres 2019.

Tim hukum Prabowo -- Sandi pastinya paham akan hal itu. Sangat mungkin, ketika beberapa anggota tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -- Sandi, termasuk Dahnil Anzar Simanjuntak, menyuarakan ketidakpercayaannya dengan MK, ada faktor demikian. Bahkan sejak awal sebenarnya Prabowo juga enggan menggunakan jalur konstitusional tersebut.  

Menjadi menarik ketika belakangan tim Prabowo berubah pikiran. Dengan digawangi Hashim Djojohadikusumo, tim hukumnya yang beranggotakan mantan komisironer KPK  Bambang Widjojanto, mendaftarkan gugatan ke MK, Jumat tengah malam lalu. Agenda apa yang sebenarnya mereka usung?
Jika melihat situasi sebelum, selama dan sesudah gelaran Pilpres 2019, kita bisa menemukan benang merahnya.

Pertama, upaya untuk memperpanjang perlawanan secara konstitusional. Ada sebagian simpatisan Prabowo, terutama dari kelompok nonpartisan, yang sejak awal memang tidak simpati dengan Jokowi. Mereka bukan pendukung Prabowo, tetapi tokoh lain yang membutuhkan figur ketiga (proxy) untuk melakukan perlawanan.

Jauh sebelum gelaran Pilpres 2019, mereka sudah menyuarakan tekad untuk menggulingkan Jokowi, baik secara konstitusional atau pun cara lain semisal gerakan massa. Momentum itu didapat setelah KPU mengumumkan hasil pilpres. Narasi perlawanan dengan menggunakan kekuatan massa didengungkan sedemikian masif.

Sayangnya, partai-partai pendukung Prabowo, di luar Gerindra, terlalu takut. Mereka buru-buru cuci tangan dan menjauh agar tidak terkena cipratannya. Bukan hanya Demokrat dan PAN, namun juga PKS yang dikenal memiliki pendukung fanatik sebagaimana PDIP. Setelah Mardhani Ali Sera "mengharamkan" tagar 2019 ganti presiden, tidak ada petinggi PKS yang menyatakan dukungan pada aksi di jalanan.

Kubu Prabowo justru membiarkan Titiek Soeharto untuk "memelihara" semangat itu. Padahal Titiek menjadi titik terlemah jika gerakan kedaulatan rakyat ingin mendapat simpati massa di luar pendukung Prabvowo karena keterkaitannya dengan orde baru. Penggiat demokrasi, mahasiswa dan aktivis lintas isu, enggan masuk karena mereka yang dulu menumbangkan orde baru.

Setelah melihat gerakan 21-22 Mei gagal mencapai hasil karena tidak mampu menjadi trigger dari aksi yang lebih masif, mereka buru-buru mendorong gugatan ke MK. Dengan demikian, masih ada kesempatan baik selama persidangan dan puncaknya kelak saat pembacaan putusan, untuk kembali unjuk kekuatan dan membangun narasi baru yang dapat memikat massa di luar kelompok mereka.

Kedua, untuk bargaining position. Dalam konteks politik kekinian, bargaining position bukan hanya terkait pembagian kekuasaan tetapi juga hal lain, termasuk penegakan hukum. Banyaknya pendukung yang kini dihadapkan pada kasus-kasus pidana,  memaksa Prabowo untuk tidak mudah tunduk pada keinginan Jokowi. Salah satunya contohnya adalah narasi penolakan pertemuan yang sudah diwacanakan Jokowi. Tanpa menafikan kemungkinan dengungan pertemuan yang dilontarkan  Jokowi hanya trik politik, tetapi sambutan kubu Prabowo yang terekam media, mencerminkan keengganan untuk melakukan  pertemuan.

Sebab jika Prabowo terlihat langsung menyambut tawaran Jokowi, tentu akan mematik amarah pendukung dan simpatisannya yang sudah "berkorban". Terlbih bagi beberapa orang yang dijerat dan bahkan telah ditahan seperti Eggi Sudjana, dengan tuduhan makar. Prabowo harus memposisikan diri sebagai pihak yang tidak lekas cuci tangan terhadap permasalahan yang menjerat orang-orang yang selama ini mengesankan diri sebagai pendukungnya, meski mungkin di antara mereka hanya "memanfaatkan" Prabowo untuk mengegolkan agenda sendiri.

Jika bisa bertahan dan menegoisasikan "perdamaian" dengan imbalan pembebasan pendukungnya dari jerat hukum, maka Prabowo tidak akan kehilangan muka. Jika tidak mengajukan gugatan ke MK, maka waktu yang dimiliki sangat sempit. Kini, dengan adanya gugatan ke MK, maka posisi Prabowo dan Jokowi masih setara sebagai dalam konteks Pilpres 2019, sekaligus memiliki waktu cukup panjang untuk negoisasi politik.

Ketiga, terkait narasi kecurangan yang selama ini dimainkan. Kubu Jokowi -- Ma'ruf selalu mencibir klaim kemenangan dan bukti kecurangan yang dibeber kubu lawan. Padahal kubu Prabowo meyakini ada kecurangan tersebut. Tidak ada jalan lain untuk membuktikan tuduhan itu selain forum terbuka yang "independen".

Mengacu pada alat bukti yang disampaikan, meski masih mungkin akan bertambah, kubu Prabowo sepertinya memang tidak memiliki bukti seluruh tudingan kecurangan yang selama ini disuarakan. Tetapi bukan tidak ada. Bahkan sebenarnya beberapa "kecurangan" itu sudah sempat mencuat dan diakui KPU sebagai human error yakni pada saat entry data di sistem informasi penghitungan suara (situng). Di MK, hal itu akan kembali dibeber sebagai bagian untuk melegitimasi kecurangan yang dituduhkan.

Penulis termasuk yang meyakini pasti ada kekeliruan atau salah data dari 800 ribuan TPS. Hal yang wajar karena mungkin terkait teknis, cuaca, sabotase dan lain-lain. Namun persoalannya menjadi lain manakala MK menyatakan demikian. Meski jumlahnya tidak signifikan, tetap bisa dijadikan alas pembenar adanya kecurangan seperti yang disuarakan kubu Prabowo selama ini.

Salam @yb