Mengulik Agenda PSI Menolak Perda Syariah yang Repotkan Jokowi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie melontarkan isu panas menolak peraturan daerah berbasis agama, baik Injil maupun Syariah (Islam). Lontarannya bergema cukup kuat. Ini "ulah" kedua PSI dalam sebulan terakhir yang membelah pendukung Presiden Joko Widodo. Sekedar tes ombak atau ada agenda lain?

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan Grace Natalie. Setiap partai politik berhak menyuarakan dan memperjuangkan apa yang menjadi tujuan dan visi-misinya. Penolakan terhadap perda berbasis Injil maupun Syariah adalah sikap politik yang wajib dihormati karena tidak melanggar konstitusi maupun dasar negara.

Jauh sebelum Grace, sudah ada beberapa tokoh bangsa yang menyuarakan hal senada, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi dan tokoh Muhammadiyah Syafii Ma'arif.

Atas dasar yang sama maka pengurus dan simpatisan PSI juga tidak perlu gusar manakala ada warga negara lainnya memiliki pemikiran berbeda, yang tidak sependapat dengannya. Tidak perlu menuding pidatonya dipelintir karena ucapannya sangat gamblang, bukan kiasan atau pun gramatikal . Biarkan masyarakat yang memberikan penilaian, yang dapat dilihat dari hasil Pemilu 2019 mendatang.

Kita justru tertarik mencermati manuver PSI yang kembali membelah kubu pendukung Jokowi. Partai-partai nasionalis terutama PDIP dan Nasdem tidak terlalu hirau. Namun tidak demikian halnya bagi PKB dan PPP yang berbasis umat Islam. 

Wakil Ketua Umum PPP M Arwani Thomafi menyebut pernyataan Grace mencerminkan ketidaktahuan sejarah dan hukum di Indonesia. Bahkan Thomafi menuding sikap politik PSI lebih ekstrem dari penjajah yang masih mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Padahal belum sebulan, Ketua DPP Tsamara Amany  membuat pernyataan yang membuat geram partai-partai utama pendukung Jokowi. Saat mengomentari operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Tsamara mengatakan partai-partai politik lama belum memiliki komitmen untuk mencetak politisi bersih. Tsamara menyinggung sistem rekrutmen calon kepala daerah yang selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar.

Kesimpulan Tsamara spontan membuat gusar PDIP, Golkar dan PPP. Meski berganti "baju" namun ketiganya merupakan partai lawas. Terlebih saat itu Sunjaya merupakan kader PDIP. 

Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mengingatkan PSI agar tidak mengambil keuntungan dari kasus-kasus korupsi yang terjadi. "Jangan menyalahkan parpol-parpol lama demi membangun citra sebagai parpol baru," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.

Pernyataan Grace jelas merepotkan Jokowi yang sering didera black campaign terkait isu-isu Islam. Banyak yang beranggapan Jokowi kurang berpihak pada kepentingan Islam. Bahkan yang ekstrem menyebut pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh-tokoh agama Islam. Terlebih pidato politik Grace di acara HUT PSI ke-4 tanggal 11 November lalu, dihadiri Jokowi.

"Jangan menyalahkan parpol-parpol lama demi membangun citra sebagai parpol baru," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.