Keinginan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguasai arus utama pemberitaan media online berhasil ketika Ketua DPP Tsamara Amany merilis pernyataan terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra. Pernyataan Tsamara menuai tanggapan beragam dan kemungkinan akan mengisi ruang-ruang perdebatan hingga seminggu ke depan.
Menurut Tsamara, partai-partai politik lama belum memiliki komitmen untuk mencetak politisi bersih. OTT Bupati Cirebon yang adalah kader PDI Perjuangan menjadi dasar kesimpulannya. Tsamara menyinggung sistem rekrutmen calon kepala daerah yang berdasar kabar, selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar.
"Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen  secara transparan untuk menghindari kecurigaan," kata Tsamara.
Tidak ada yang salah dari pernyataan Tsamara. Hingga saat ini, tercatat sudah 100 kepala daerah yang mengenakan rompi KPK. PDIP dan Golkar sebagai partai lama, menyumbang jumlah cukup signifikan sehingga pernyataan Tsamara tidak bisa diabaikan.
Tetapi Tsmara melupakan satu hal. Pertama, PSI adalah pendukung bahkan sempat ikut mengkampanyekan Sunjaya pada pilkada lalu. Kedua, saat ini PSI tengah bergabung dengan koalisi PDIP, Golkar dan PPP- yang merepresentasikan partai lawas yang jejaknya bisa dirunut hingga ke masa orde baru, mengusung pasangan petahana Joko Widodo -- Ma'ruf Amin. Tak pelak, pernyataan Tsmara ibarat menepuk air di dulang.
PDIP mengingatkan PSI agar tidak mengambil keuntungan dari kasus-kasus korupsi yang terjadi. "Jangan menyalahkan parpol-parpol lama demi membangun citra sebagai parpol baru," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.
Ketua DPP PPP Â Arwani Thomafi menyeru agar PSI tidak menggunakan fitnah dan menyebar hoaks demi popularitas. Golkar pun meminta PSI mengurus diri sendiri agar bisa lolos ke parlemen di Pemilu 2019. Seperti diketahui, dalam berbagai survei, PSI masuk dalam grup parnoko alias partai dengan elektabilitas nol koma.
Sebenarnya sikap Tsamara bukan hal baru, bahkan seperti sudah menjadi sikap resmi PSI untuk mengkritisi kebobrokan partai-partai lama. Bahkan Ketua Umum PSI Grace Natalie pernah mengkritik para politisi senior yang duduk di DPR karena membuat persyaratan bagi peserta Pemilu 2019 mahaberat. Pernyataan Grace disampaikan di depan para ketua umum partai, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  yang hadir dalam acara pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu 2019. Â
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang lantas mengingatkan Grace agar tidak mengajari bebek berenang.
Manuver kader-kader PSI sebenarnya cukup cerdas, setidaknya jika dibandingkan 3 partai baru lainnya. Kader-kader PSI berhasil menguasai arus utama pemberitaan, terutama di salah satu media online, dengan cara selalu tampil mengomentari semua peristiwa, termasuk yang tidak ada relevansinya dengan visi-misi PSI, bahkan merugikan PSI.
Contohnya ketika PSI mengomentari beredarnya foto-foto dugaan perselingkuhan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Saat itu Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut bisa jadi situs penyebar selingkuh tersebut dibuat oleh pendukungnya sendiri. Antoni seolah lupa, Grace pernah diterpa isu serupa dan bahkan sampai lapor ke Polda Metro Jaya. Publik dengan mudah akan mengaitkan kedua peristiwa tersebut. Â
Kini hal serupa dilakukan Tsamara. Pernyataannya justru mematik sikap antipati dari partai-partai satu koalisi, dan ujungnya merugikan petahana Jokowi-Ma'ruf karena seluruh partai lama ada di situ. Tsamara bisa saja berdalih yang dimaksud partai lama adalah partai peserta pemilu 2014 ke bawah. Tetapi tetap saja di situ ada PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, PKPI dan Hanura.
Jika PSI tidak segera mengubah pola pendekatan kampanye yang lebih smart, sebutan parnoko sangat mungkin menjadi kenyataan.
Salam @yb
