Polemik Pertemuan IMF - Bank Dunia Tidak Bermanfaat

Pasca terkuaknya kebohongan Ratna Sarumpaet, kritik kubu Prabowo Subianto terhadap pertemuan  tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) -- World Bank Group (BWG) serta ASEAN Leaders Gathering (ALG) di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018 kian menjadi-jadi. 

Desakan agar agenda tahunan bos IMF dan Bank Dunia dibatalkan dengan menggunakan bencana alam sebagai landasan, membuat polemik menjadi tidak menarik.

Kritik kubu oposisi awalnya sudah bagus. Mereka menyoroti besarnya anggaran yang disediakan pemerintah yakni mencapai Rp 855,5 miliar. Anggaran tersebut sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017. 

Namun ada juga anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang disebut Kepala Bappenas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencapai Rp 6,9 triliun.

Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung, yang mencapai Rp 4,9 triliun. Sementara biaya operasional penyelenggaran pertemuan IMF-World Bank sebesar Rp 1,1 triliun.

Presiden Jokowi membenarkan besaran dana yang digunakan untuk infrastruktur penunjang. Presiden berharap pertemuan seperti itu memberikan keuntungan bagi negara tuan rumah, sebagai ajang promisi wisata dan meningkatkan paling tidak memberikan citra yang baik terhadap Indonesia.

Namun polemik menjadi tidak konstruktif dan melenceng ketika Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partai yang selama ini menggunakan slogan partainya wong cilik justru telentang minta dicumbu IMF.

Nitizen lalu mengingatkan jika pertemuan IMF-Bank Dunia diajukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 lalu. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Menteri Keuangan (saat itu) Chatib Basri.

Publik yang mengikuti polemik ini awalnya mendapat banyak informasi dan pertarungan argumen yang membangun. Wajar kubu oposisi mengkritik. Besaran anggaran hanya titik pijak karena sesungguhnya yang dikuatirkan pihak oposisi adalah pengakuan lembaga-lembaga monoter atas "keberhasilan" capaian ekonomi pemerintahan Jokowi.

Mengapa? Sebab jualan utama kubu oposisi saat ini adalah "kebobrokan" ekonomi seperti kenaikkan harga kebutuhan pokok, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang lainnya, hingga penguasaan kekayaan Indonesia oleh aseng dan asing.

Oposisi kuatir, setelah dijamu dan diajak plesiran di Bali, bos IMF dan Bank Dunia tidak objektif lagi menilai kondisi ekonomi Indonesia. Terlebih faktanya, selama beberapa bulan ini Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde memang kerap memuji ekonomi Indonesia. Dan mungkin pujian itu kian melangit setelah annual meeting di Bali.

Namun oposisi mulai keblinger ketika mengaitkan upayanya mengkritik pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia dengan bencana alam. Benar banyak acara level dunia yang dibatalkan ketika ada bencana. Tetapi harus juga dilihat skalanya. Tanpa mengurangi empati terhadap para korban bencana, pertanyaan sederhananya, apakah bencana di Palu Donggala hingga Lombok berskala nasional? Kengototan oposisi meminta agar bencana alam di Nusa Tenggara dan Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai bencana nasional, bisa dipahami dari sisi ini.

Karena bukan bencana nasional, setidaknya pemerintah beranggapan demikian, maka tidak tepat meminta kegiatan berskala internasional dibatalkan. Jika annual meeting di Bali minta dibatalkan, mengapa tidak sekalian meminta pembatalan Asian Para Games di Jakarta?

Tetapi kubu pemerintah juga ngawur ketika sejumlah tokoh-tokoh partai penopangnya menyahut kritik oposisi dengan seolah menyalahkan pemerintahan sebelumnya sebagai pihak yang menginisiasi pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Indonesia. Sebab di sini bukan siapa yang menggagas atau yang punya ide, siapa yang mengajukan atau siapa yang memprakarsai. Sebab pemerintah Jokowi masih bisa menolaknya jika memang merasa tidak tepat. Ingat, persetujuan Indonesia menjadi tuan rumah annual meeting tersebut baru diputuskan tahun 2015.

Mestinya polemik tetap pada sisi kemanfaatan dan sudut pandang kemewahan. Jika Rizal Ramli mengatakan pertemuan internasional semacam itu hanya membutuhkan biaya US$ 10 juta atau setara Rp 150 miliar, pemerintah tinggal menyebut pihaknya sudah menghemat anggaran dari alokasi Rp 855,5 miliar hanya terpakai 566,9 miliar, namun disertai rincian penggunaannya secara transparan. Tidak cukup hanya bilang pemerintah tidak menyediakan wine seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Polemik yang sehat, meski dibalut kepentingan di mana oposisi mencari kelemahan dan pemerintah memaparkan alasan logisnya, sangat bermanfaat. Tetapi jika yang ada hanya "pokoke nyerang", dan yang diserang menggunakan jurus "ngeles" sambil sedapat mungkin cuci tangan dengan melempar ke pihak lain, publik yang mengikuti tidak mendapat pembelajaran apapun. Tidak ada kemanfaatan selain kegaduhan.

Salam @yb