Ketika Capres Justru Menjadi Pesaing Partai Pengusung

Kekhawatiran Partai Gerindra akan mendapat keuntungan elektoral dari pencapresan Prabowo Subianto yang dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sangat menarik. Bukan saja memprovokasi PKS dan PAN, pernyataan tersebut menjadi penegas secara de facto Demokrat sudah hengkang dari koalisi.

Andi Arief menggunakan logika saat ini PAN, PKS dan Demokrat harus berjuang memenangkan Prabowo yang notabene Ketua Umum Partai Gerindra, dan Sandiaga Uno di ajang Pilpres 2019.

Meski resminya bukan kader lagi, namun "bau" Gerindra masih sangat kental karena baru keluar setelah didapuk menjadi cawapres. Tidak ada jaminan kelak Sandiaga tidak kembali menjadi pengurus teras Partai Gerindra. Saat ini keluar-masuk partai, bahkan menduduki posisi penting, bukan sesuatu yang rumit karena faktor kepentingan lebih menonjol dibanding ideologi.

Ajakan Andi Arief kepada partai-partai pengusung Prabowo untuk mendiskusikan pembagian "keuntungan" elektoral yang didapat dari mengusung Prabowo-Sandiaga disambut baik oleh Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin.

Kader Gerindra, Habiburokhman juga tidak terlalu mempersoalkan. Entah karena untuk meredam agar kader-kader Demokrat tidak terlalu jauh "merusak" soliditas koalisi atau memang benar ada kemungkinan keuntungan elektoral yang akan dinikmati sendiri oleh Gerindra.

Ada dua hal yang menarik dikaji. Pertama, siapa yang diuntungkan dari sisi elektoral, partai atau capres? Seperti diketahui Pemilu dan Pilpres 2019 digelar serentak. Dengan demikian kampanye akan dilakukan bersamaan. Baik PDIP dan Gerindra tidak ada masalah karena mereka mengusung kader sendiri.

Namun tidak demikian halnya dengan Demokrat, PAN dan PKS di kubu Prabowo-Sandiaga serta Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI yang bersama PDIP mengusung pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Selama ini dipahami, partai-partai tersebut akan mendapat keuntungan elektoral dengan mengusung capres. Contohnya Nasdem, Golkar dan PSI yang sejak awal memproklamirkan dukungan kepada Jokowi karena meyakini bisa mengatrol elektabilitas partai. Sangat mungkin kelak ada pemilih yang mencoblos gambar PSI karena Jokowi.

Namun hal itu rupanya berlaku bagi Demokrat. Andi Arief khawatir jika Demokrat, PAN dan PKS hanya fokus mempromosikan Prabowo-Sandiaga, kemungkinan Gerindra akan mendapat cipratan suara dari pendukung ketiga partai.

Masyarakat yang memilih Prabowo kemungkinan juga akan memilih Gerindra. Artinya, Prabowo bukan sosok yang dapat memberi nilai lebih pada elektabilitas partai pengusung di luar Gerindra, namun justru beban koalisi.  

Padahal masing-masing partai harus berjuang keras agar bisa meraih suara besar, minimal memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. 

Ini bukan jumlah yang kecil. Mari kita hitung dengan perkiraan jumlah pemilih 185 juta. Kita ambil suara sah nasional sebesar 70 persennya yakni sekitar 129,5 juta. Dengan demikian 4 persennya adalah 5 juta suara lebih.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2014, PDIP sebagai partai pemenang mendapat 23.681.471 suara (18.95 persen), dan Hanura sebagai partai paling buncit yang lolos ke parlemen mengantongi 6.579.498 suara (5,26 persen). PBB yang gagal ke Senayan hanya mendapat 1.825.750 suara (1,46 persen).

Pemilu 2019 semakin berat bagi partai-partai medioker seperti PAN dan PKS karena kehadiran 4 partai baru yang cukup agresif terutama Perindo yang ditopang media dan dana besar. Meski ada penambahan jumlah calon pemilih, tetapi kemungkinan ada suara yang lari ke partai baru, tetap besar.

Kedua, pemilu dan pilpres serentak ternyata berpotensi menjadi kuburan bagi partai-partai kecil. Sekilas mereka diuntungkan karena membawa capres yang memiliki elektabilitas lebih tinggi. Tetapi tanpa disadari, mereka sebenarnya juga tengah mempromosikan partai asal capres.

Benar, pilpres dan juga pilkada lebih bersifat personal, bukan kepartaian. Ketokohan calon lebih menjadi pertimbangan dibanding partai pengusung- meski di beberapa daerah hal itu tidak berlaku.

Tetapi pemilih PDIP, contohnya, tidak akan beralih ke PSI atau Perindo sekalipun sama-sama mengusung Jokowi. Bahkan kemungkinan yang terjadi justru sebaliknya, suara "binaan" PSI atau partai lainnya, beralih ke PDIP dengan pertimbangan untuk memperkuat posisi Jokowi.

Logikanya sederhana saja, jika PSI besar, belum tentu akan terus mendukung Jokowi, atau jika PAN besar belum tentu juga akan terus loyal kepada Prabowo.

Hal itu yang dikhawatirkan Andi Arief dan mungkin para petinggi Demokrat lainnya- dengan catatan, tanpa menafikan alasan ini hanya dijadikan alas pembenar sikap menduanya.

Salam @yb