Mengulik Janji Ma'ruf Amin Soal Ideologi

Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengakui, sistem pemerintahan khilafah Islami. Di Indonesia sistem itu sebenarnya tidak ditolak, tetapi tertolak. Ketua MUI dan juga Rais Aam PBNU tersebut meyakini tahun 2024 tidak ada lagi pertentangan terkait ideologi kebangsaan.

Pendapat Ma'ruf Amin disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para calon anggota legislatif Partai Nasdem, di Hotel Mercure Jakarta Utara, kemarin.

Ma'ruf yang ditunjuk menjadi pendamping petahana Joko Widodo di Pilpres 2019, berjanji akan menyelesaikan persoalan kebangsaan selama lima tahun mendatang.

Menarik mengulik pendapat Ma'ruf Amin terkait khilafah yang menurutnya tidak ditolak namun tertolak karena Islam di Indonesia merupakan Islam nusantara yang lahir dari kesepakatan.

Dengan demikian, ideologi yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut dengan sendiri akan tertolak.

Menurut Ma'ruf,  khilafah memang Islami. Tetapi bentuk pemerintahan lain juga Islami sehingga ada Kerajaan Arab Saudi, Yordania dan Emirat Arab.

Ada juga yang menganut bentuk republik seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, dan lain-lain. Oleh karenanya, menurut Ma'ruf, pemerintahan Islami tidak harus berbentuk khilafah.

Kita pesimis perdebatan tentang khilafah akan berhenti dalam lima tahun ke depan jika melihat ghirah keagamaan kelompok tertentu.

Meski sangat moderat, namun Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab tetap menyeru kepada pengikutinya untuk menegakkan khilafah sekecil apapun.

Disebut moderat karena Habib Rizieq lebih mengedepankan jalan damai sesuai hasil Munas FPI yang dirangkum dalam 10 langkah menuju khilafah.

Salah satu contohnya adalah tetap mengakui NKRI dan keberadaan negara-negara Islam lainnya, namun diupayakan untuk membangun aliansi antara negara-negara Islam sebagaimana dilakukan Uni Eropa dengan memiliki mata uang tunggal, bebas bepergian ke negara mana pun bagi warga negara yang tergabung di dalamnya, hingga memiliki pakta pertahanan sendiri seperti NATO.

Konsep FPI sangat berbeda dengan Hizbut Tahrir yang tegas menghendaki hilangnya batas-batas negara di bawah payung kekhalifahan. Tidak ada Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Mesir atau Pakistan.

Meski memiliki konsep berbeda, tetapi keduanya tetap meyakini bentuk kekhalifahan sebagai model pemerintahan terbaik sesuai ajaran Islam.

Dengan demikian, sampai kapan pun, diskusi dan perjuangan dalam rangka menegakkan khilafah tetap akan ada, terlepas apakah menempuh jalan damai ataukah radikal.

Di sisi lain, Kyai Ma'ruf sendiri dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat ikut andil terjadinya ghirah keagamaan melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI.

Bagi kelompok ini, ada sejumlah fatwa MUI yang dianggap intoleran. Hal itu akan menyebabkan agenda Ma'ruf Amin sulit diterima semua kelompok tanpa kecurigaan.

Bahkan Kyai Ma'ruf akan ditentang oleh kelompok yang masih memimpikan tegaknya khilafah, sekaligus dicurigai oleh kelompok yang menentang khilafah.

Bagaimana agar ghirah khilafah bisa dihilangkan, dalam arti semua pihak menerima keberadaan NKRI sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah kesepakatan politik yang final? 

Perlu dirumuskan langkah-langkah yang tepat, tapi bukan dengan pendekatan di luar kaidah demokrasi, apalagi caci-maki dari orang-orang yang tidak paham konteksnya.

Salam @yb

Materi ini juga dipublikasi di sini