Label Santri "Post-Islamisme" untuk Sandi, Asa Terakhir PKS

Presiden PKS Sohibul Iman memberikan label santri kepada calon wakil presiden (Cawapres) Sandiaga Uno. Tentu yang dimaksud bukan santri secara umum sebagaimana dipahami selama ini, melainkan santri post-islamisme. Ternyata ini bukan label sembarangan karena memiliki tujuan khusus. 

Penunjukan Sandiaga- yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebagai cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, memang mengejutkan banyak pihak, bahkan sempat membuat gaduh. 

Kegemparan dan penolakan bukan hanya melanda partai-partai pendukung, terutama Demokrat yang tercermin dari serangan frontal Wakil Sekjen Andi Arief, namun juga dari kalangan ulama kubu oposisi, khususnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Jika Andi Arief menuding penunjukkan Sandiaga bentuk politik transaksional dengan mahar Rp 1 triliun untuk PAN dan PKS, GNPF Ulama sempat meminta Prabowo menggantinya dengan menyodorkan dua nama yakni pengasuh pondok pesantren Az-Zikra KH Muhammad Arifin Ilham dan pengasuh pondok pesantren Daarut Tauhiid Abdullah Gymnastiar (Aa Gym).

Tetapi Prabowo kekeuh dengan keputusannya. Dari sisi ini, keputusan Prabowo layak diacungi jempol, jika dibandingkan dengan petahana Presiden Joko Widodo yang mengubah keputusan cawapresnya dari anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di menit-menit akhir karena muncul penolakan dari partai koalisi, khususnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang membawa serta nama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai alat penekan. Meski mungkin saja keteguhan hati Prabowo karena satu dari tiga hal ini.

Terpilihnya Sandiaga menjadi tamparan hebat bagi PKS yang telah menyodorkan sembilan nama cawapres dari internal partai sebagai bagian dari kontrak politik yang sudah disepakati sebelumnya. 

Sebagai partai dakwah, PKS memiliki kewajiban moral untuk mendorong ulama menjadi umaro (pemimpin formal) di berbagai tingkatan. Itu sebabnya PKS merasa sangat terusik ketika Demokrat bergabung dengan membawa nama Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

PKS sampai harus "meminta tolong" GNPF Ulama. Organisasi di bawah kendali Habib Rizieq Shihab ini kemudian merekomendasikan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama Ustad Abdul Somad (UAS). Namun karena UAS menolak, Salim Segaf menjadi calon tunggal cawapres yang wajib dipilih Prabowo.

Seperti diungkap di awal, meski ditekan, Prabowo tetap memilih Sandiaga. Hal itu membuat PKS grogi karena tidak memiliki pilihan lain. Jika pun memaksa diri membangun koalisi dengan Demokrat, harus juga membawa PAN untuk menggenapi ketentuan presidential threshold karena gabungan kursi DPR kedua partai hanya 101 dari 112 yang diperlukan. Sementara opsi bergabung ke kubu Jokowi jelas berpotensi menimbulkan cibiran bukan hanya dari internal namun juga kalangan luar.

Tetapi menerima pasangan Prabowo-Sandiaga juga menodai tagline nasionalis-agama (ulama) yang selama ini diusung. Terlebih Sohibul terang-terangan menyebut Prabowo bukan Muslim yang taat, bahkan masuk kelompok abangan alias Islam KTP. Sementara Sandiaga, meski dikenal taat beribadah, jelas bukan representasi ulama. Menerima pasangan Prabowo-Sandiaga berarti mengakui kegagalan Sohibul mengekploitasi ke-abangan-an Prabowo.

Dalam kondisi terjepit, meluncurlah ungkapan santri post-islamisme yang disematkan pada Sandiaga. Apa itu santri post-islamisme? Sebutan tersebut hanya enak didengar, dan sepertinya memang hanya untuk penghias, karena rancu secara makna. 

Santri adalah sebutan untuk umat Muslim yang mondok atau belajar di pesantren. Dalam perkembangannya, memang mulai muncul sebutan santri untuk sekolah-sekolah Islam non pesantren, tapi sangat terbatas.

Nah, Sandiaga tidak masuk ke kedua kelompok itu. Sandi menuntut ilmu di sekolah-sekolah "belanda"- sebutan sekolah di luar pesantren di zaman dulu. Bahkan SMA-nya di sekolah Katolik. 

Selepas sekolah di Amerika Serikat, Sandiaga menjadi pengusaha sukses sehingga tidak ada rekam jejak dirinya mondok atau belajar agama Islam di sebuah sekolah khusus keagamaan (Islam), meski secara ilmu agama mungkin saja mumpuni. Tetapi, sekali lagi, santri bukan sebutan untuk seseorang yang memiliki ilmu agama (Islam) tingkat tinggi, melainkan seseorang yang belajar di pondok pesantren.

Sedang post-islamisme jika mengacu pada penjelasan Sohibul lebih kurangnya Islam modern. Dengan demikian santri post-islamisme adalah seorang yang sudah belajar (menguasai) ilmu agama (Islam) di era atau secara modern. 

Tetapi hal itu jelas tidak sesuai semangat yang selama ini digembor-gemborkan sejumlah ulama karena jika diulik lebih dalam, Post-islamisme adalah gerakan jalan tengah kelompok Islam terhadap modernitas seperti penerimaan terhadap sistem politik saat ini meski "tidak sesuai" dengan konsep ideologis yang mereka yakini. Sementara ada sebagian ulama di Indonesia rajin menyebut sistem politik dan pemerintahan saat ini ibarat thogut- sesuatu yang disembah selain Allah SWT.

Lalu mengapa Sohibul Iman nekad melabeli Sandiaga sebagai santri, meski ada penambahan post-islamisme? Benarkan untuk tujuan menarik pemilih Islam? Jika benar tujuannya seperti itu, maka setidaknya ada tiga hal yang ingin dibidik Sohibul.

Pertama, menyelamatkan citra PKS sebagai partai dakwah. Alangkah memalukan jika koalisi keumatan justru mengusung pasangan nasionalis tulen, bahkan "abangan".

Kedua, meredam ulama yang aspirasinya diabaikan oleh Prabowo. Meski mereka (mungkin) tahu sebutan itu hanya kamuflase, tetapi itu tetap jalan terbaik. Daripada tidak ada embel-embel sama sekali, mereka tentu akan kebingungan manakala ditanya jamaahnya mengapa ustadz menyuruh mereka memilih Prabowo yang tidak bisa "ngaji".

Ketiga, ini yang ekstrem. Beberapa kader PKS dan PAN, terlihat seperti nyaman dengan isu-isu berbalut agama karena memang bisa membangkitkan semangat (ghirah) sekaligus perekat perjuangan. Menjadi sah ketika mereka mengkampanyekan Sandiaga dari sisi agama karena kini sudah "santri". Dari perspektif ini, kemungkinan adanya isu agama dalam kampanye pilpres pun tak terelakkan.

Salam @yb