Mengapa Gaji Megawati Lebih Besar dari Presiden Jokowi?

Lalu mengapa dengan tugas seperti itu, Ketua dan Dewan Pengarah BPIP digaji sangat tinggi? Kemungkinan pertama, Presiden Jokowi ingin menghargai para seniornya. Seperti diketahui Megawati merupakan Ketua Umum PDIP, di mana Jokowi menjadi kadernya. Sedang Try Sutrisno merupakan mantan Wakil Presiden, dan Mahfud MD mantan Ketua MK. Sementara lainnya adalah tokoh lintas agama.

Kedua, Jokowi melihat keberadaan BPIP sangat strategis di tengah merosotnya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila. Dengan gaji besar tentunya Dewan Pengarah BPIP dapat bekerja maksimal sehingga mampu merumuskan strategis khusus dan memberikan masukan kepada Presiden terkait upaya pembinaan ideologi Pancasila.

Namun Mahfud MD punya dugaan lain. Menurutnya, gaji tersebut merupakan tunjangan operasional. Mahfud menekankan, dirinya dan juga anggota Dewan Pengarah BPIP tidak pernah menanyakan soal gaji dan belum pernah menerimanya pada sudah bekerja hampir setahun jika dihitung sejak BPIP masih berbentuk UKP-PIP. Pernyataan Mahfud adanya benarnya karena Perpres yang mengatur gaji Dewan Pengarah memang baru keluar 5 hari lalu.

Kita meyakini, bagi Megawati dan juga anggota Dewan Pengarah BPIP, uang bukan lagi menjadi tujuan kala menerima mandat Presiden Jokowi. Seperti halnya Mahfud, kemungkinan Megawati juga tidak tahu-menahu soal gajinya yang cukup untuk membeli satu mobil kelas LCGC. 

Untuk itu alangkah baiknya, terutama di tengah tumpukan utang negara dan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di sektor ekonomi yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah, Megawati dan anggota Dewan Pengarah menolak gaji tersebut.

Jika pun tidak mau menolak karena tidak ingin "mempermalukan" Presiden, kita berharap kinerja BPIP dapat memberi manfaat sebanding bagi kemajuan bangsa. Jangan sampai BPIP justru hanya menjadi badan propaganda sebagaimana yang ada di negara-negara sosialis atau hanya serupa Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di masa Orde Baru. 

BPIP harus benar-benar mampu merumuskan kebijakan untuk menangkal krisis ideologi dan toleransi tanpa keberpihakan dan stigmatisasi negatif pada kelompok tertentu.

Salam @yb