Pansus KPK, Pesan Jokowi dan Filosofi Jagoan

Proses politik yang ada di DPR tidak boleh dicampuri untuk menjaga marwah kelembagaan. Jangan sampai ada kesan DPR berada di bawah kekuasaan Presiden. Bahwa apa yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, silakan rakyat yang menilai dan menjatuhkan hukuman pada saatnya nanti. Semangat itu yang ditawarkan Jokowi namun rupanya gagal ditangkap oleh sebagian dari kita.

Tentu kita tidak bisa mengesampingkan adanya kepentingan-kepentingan lain (pencitraaan?). Tetapi sepanjang tujuan utamanya bukan untuk itu, mengapa kita harus risau? Naif jika kita menyimpulkan Jokowi tidak konsisten antara ucapan dengan tindakan hanya dengan dasar kasus KPK versus DPR. 

Konsistensi Jokowi menolak pelemahan terhadap KPK baru bisa dilihat, dinilai, setelah hasil Pansus membuat keputusan dan masuk ke wilayah Istana. Atau jika terjadi kegaduhan yang nyata-nyata menggerus kewenangan KPK.  Jokowi belum akan bertindak sekarang karena proses politik di DPR belum selesai dan belum ada rekomendasi yang nyata-nyata ingin meruntuhkan KPK. 

Apakah kita ingin Presiden bersikap reaktif dengan memberangus setiap wacana "miring" yang dilontarkan anggota DPR?

salam @yb