Keluarga Cendana- sebutan falmiliar untuk dinasti mantan Presiden Soeharto, memiliki panggung khusus di Pilkada DKI Jakarta 2017. Merasa dibutuhkan, keluarga Cendana pun membuat strategi dua kaki pada Pilkada DKI putaran kedua.
Setelah Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto dan Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto menyatakan dukungan kepada pasangan calon Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno, kini giliran konglomerat Probosutedjo - adik tiri Pak Harto, yang merapat ke paslon Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat
Mengapa Anies dan Ahok, merasa perlu untuk merapat ke Cendana? Jika pertanyaannya di balik, seberapa penting Jakarta bagi keluarga Cendana yang tengah berupaya comeback ke pentas politik nasional? Mana yang akan lebih diuntungkan?
Margin perolehan suara dua paslon pada putaran pertama tidak sampai 3 persen yakni 42,91 persen untuk Ahok-Djarot dan 40,05 persen untuk Anies-Sandiaga. Tak pelak, kedua paslon berusaha memanfaatkan setiap celah untuk mendulang suara. Di samping 17 persen suara pemilih paslon Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni yang sudah terlempar dari persaingan dan keduanya memilih netral, masih ada sekitar 22 persen suara pemilih yang pada putaran pertama tidak menggunakan hak suaranya alias golput.
Menarik untuk mencermati strategi kedua kubu menghadapi putaran kedua yang saat ini tengah memasuki masa kampanye.
Awalnya kubu Ahok-Djarot menyiapkan tiga opsi. Pertama, fokus mempertahankan perolehan suara 42,91 persen. Mereka lantas berusaha “menggolputkan” suara AHY-Sylviana. Jika perolehan suara putaran kedua sama seperti putaran pertama, maka otomatis Ahok-Djarot menang. Strategi ini berhasil setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat memutuskan untuk netral pada Pilkada DKI putaran kedua.
Kedua, merusak basis suara Anies-Djarot. Sejak guliran masa kampanye, baik Ahok maupun Djarot secara intensif melakukan blusukan ke wilayah Jakarta Timur dan Selatan, dua wilayah yang dimenangkan Anies-Sandiaga pada putaran pertama. Hasilnya belum terlihat, namun sudah tidak ada penghadangan terhadap keduanya. Meski masih sumir, namun hal ini bisa diartikan masyarakat di kedua wilayah sudah bisa menerima kehadiran keduanya, terutama Djarot.
Ketiga, merangkul kaum Nahdliyin yang direpresentasikan sebagai kelompok Islam moderat. Upaya ini sangat masif, terlebih ketika ada puluhan spanduk imbuan untuk tidak mensholatkan jenasah pendukung Ahok-Djarot. Para Kiayi NU dan organisasi di bawahnya secara teratur diberi panggung untuk menyeru tentang “kebiadaban” kampanye hitam tersebut. Warga NU yang sempat berang ketika Ahok menyerang KH Ma’ruf Amin, perlahan melupakan hal itu karena merasa ada “sesuatu” yang lebih urgen.
Namun belakangan, tim Ahok-Djarot melihat tiga opsi tersebut belum cukup untuk membendung langkah Anies-Sandiaga. Para pendukung Anies-Sandiaga tidak lagi “jualan” isu penista agama, tetapi mulai bergerak merangkul pendukung AHY-Sylviana dan Cendana. Kampanye Anies-Sandiaga pun lebih soft untuk mengakomodir pemilih AHY-Sylviana. Mereka sadar, pemilih Partai Demokrat- yang kemudian memilih pasangan AHY-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI, adalah pemilih SBY pada Pilpres 2004 maupun 2009. Mereka tidak memilih berdasarkan agama, etnis, maupun isu-isu primordial, tetapi berdasar kesukaan pada sosok AHY- sebagai personifikasi SBY.
Salah satu ciri pemilih Demokrat (baca: SBY) adalah menjauhi konflik. Masyarakat yang jenuh dengan hiruk-pikuk politik selalu terkenang dan merindukan stabilitas ala SBY, dan jika ditarik lebih jauh lagi, dan Pak Harto (baca: Orde Baru). Mereka umumnya berasal dari golongan menengah ke atas. Dengan kemapanan ekonominya, mereka takut jika kontestasi politik berimbas pada kerusuhan sosial. Maka siapa pun di antara dua paslon yang mampu memberikan garansi kondisi Jakarta akan tetap stabil pasca pilkada, dia akan mendapat sokongan suara dari pemilih Demokrat dan Cendana.
Jika pendukung AHY-Sylviana (Demokrat) sudah bisa diukur berdasarkan perolehan putaran pertama, bagaimana dengan Cendana? Kelompok masyarakat mana yang bisa dibawa dalam gerbong Cendana? Masyarakat mana yang masih mau mendengar imbauan Cendana?
Tidak sulit untuk memetakannya. Kelompok Jawa dan Sunda yang a-politik, masih menjadi penyokong utama dinasti Cendana. Kemenangan Mbak Titiek pada Pemilu 2014 lalu dari “dapil nereka” Yogyakarta, membuktikan masih kuatnya pengaruh Cendana di kalangan masyarakat Jawa. Jangan lupa, etnis Jawa masih menjadi mayoritas di DKI Jakarta. Suara Mbak Titiek masih akan didengar. Demikian juga dengan Mas Tommy. Ketika figur Cikeas memilih menepi, tampilnya pentolan Cendana menjadi alternatif bagi masyarakat Jawa yang tidak ingin larut dalam gonthok-gonthokan politik. Mereka percaya, kehadiran Cendana akan mampu menghadirkan politik adem-ayem.
Di sinilah peran strategis Cendana yang tengah dimainkan Mbak Titiek dan Tommy Soeharto. Tim Ahok sadar betul, jika tidak “dipotong”, langkah Titiek dan Tommy bukan hanya membawa suara Jawa, tetapi juga berpotensi memecah suara kader Partai Golkar. Terlebih karena sebelumnya memang sudah ada perpecahan saat penetapan dukungan terhadap Ahok-Djarot. Meski dianggap “kartu mati” namun nama Probosutedjo masih layak diangkat untuk “memotong” dukungan Cendana ke kubu Anies-Djarot.
Jika Anies – Ahok memiliki kepentingan suara yang mungkin bisa dibawa Cendana, keuntungan apa yang didapat Cendana ketika masuk ke Pilkada DKI? Pertama, hanya sebatas test the watersebelum melangkah lebih jauh. Hal ini sejalan dengan dicuatkannya isu Tommy Soeharto akan nyapres di Pilpres 2019. Cendana (baca: Tommy Soeharto) menggunakan momentum Pilkada Jakarta untuk melihat respon dan dukungan masyarakat.
Kedua, mengirim pesan kepada Presiden Jokowi bahwa Cendana masih menjadi (salah satu) kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Sebab selama ini pusaran politik hanya berkelindan antara Cikeas (kediaman SBY), Hambalang (kediaman ketum Gerindra Prabowo Subianto) dan Teuku Umar 27 (kediaman ketum PDIP Megawati Soekarnoputri). Presiden Jokowi sepertinya menafikan Cendana sebagai entitas politik kekinian. Cendana bukanlah masa lalu, tetapi hadir nyata yang dibuktikan dengan kehadirannya dalam blantika politik terkini.
Ketiga, persiapan untuk mengambil-alih nahloda Partai Golkar. Kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak pelak membuka ruang untuk kembali dilakukan Munaslub. Meski saat ini sejum lah petinggi Golkar mengabaikan, tetapi situasinya akan berubah jika Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Apa pun itu, keberanian Mbak Titiek “membelot” dari arah politik Golkar di Pilkada DKI, layak dicermati. Bukan mustahil, ada kekuatan besar di tubuh Partai Golkar yang telah menggaransi langkah politiknya.
Salam @yb
