Jokowi Ternyata Presiden "Recehan"

Presiden Joko Widodo melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh presiden-presiden sebelumnya ketika hadir langsung menyaksikan operasi tangkap tangan praktek pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan. Terhadap kritik keras yang disampaikan para politisi di Senayan, Jokowi mengatakan dirinya akan memberantas korupsi benilai recehan karena yang besar-besar urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau urusan yang gede-gede, yang miliar, yang triliun, itu urusan KPK, iya enggak? Tapi yang urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp 10.000 juga enggak apa-apa," kata Jokowi di sini.

Kehadiran Presiden Jokowi saat polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kemenhub, menjadi sangat luar biasa mengingat selama ini pungli sudah menjadi hal lumrah, bahkan melembaga menjadi budaya. Masyarakat sangat permisif ketika ada pejabat yang meminta biaya lebih besar dari tarif sebenarnya. 

Ada yang menganggap uang pelicin sebagai ‘biaya’ yang sudah sewajarnya dikeluarkan untuk mempercepat urusan. Ada pula karena ewuh-pakewuh karena merasa sudah dibantu. Dan tidak sedikit yang menganggap sebagai biaya pertemanan. Artinya ketika kelak mengurus dokumen yang sama, dia bisa langsung menemui “temannya” itu tanpa harus melalui prosedur sebagai mestinya, meski biaya tambahan tetap berlaku, bahkan mungkin nilainya lebih besar dari pemberian pertama.

Apakah praktek semacam itu tidak diketahui atasannya? Dalam banyak kasus, justru atasan si petugas lapangan yang lebih rakus. Mereka mematok pemasukan perhari tanpa mau tahu kondisi di lapangan. Apakah atasan si atasan tidak tahu? Sangat tahu dan justru seringkali membuatkan jalan untuk mempermudah pungli di kantornya. Apakah atasan atasannya si atasan tidak tahu? Mbahnya tahu!

Dengan kontruksi seperti itu di mana sebagian masyarakat menganggap sebagai kewajaran sementara petugas di lapangan merasa sebagai bagian dari tugas yang dibebankan oleh atasannya, bagaimana pungli bisa diberantas?

Tidak heran jika Tim Sapu Bersih Pungli bentukan Jokowi mendapat cibiran luas dari Senayan. Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo menilai Tim Saber Pungli yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan mengalami kegagalan sebagaimana Operasi Tertib (Opstib) yang digelar Presiden Soeharto tahun 1977-1981. 

Hal senada disuarakan kolega Bambang Soesatyo dari Partai Gerindra Muhammad Syafi’i. Bahkan dua wakil ketua DPR yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah menuduh apa yang dilakukan Jokowi- terutama kehadirannya di Kemenhub saat berlangsung operasi tangkap tangan, tidak lebih sebagai pencitraan.

Benarkah pungli tidak bisa diberantas? Presiden Jokowi pasti tahu berat dan rumitnya urusan pungli yang jika dijumlahkan per hari di seluruh wilayah Indonesia mencapai angka miliaran rupiah karena terjadi hampir di semua daerah, di semua sektor yang berhubungan dengan pemerintah. Tetapi Jokowi sudah terbiasa melawan arus kepatutan umum. 

Jokowi sudah terbiasa melakukan sesuatu yang “tidak layak” dilakukan oleh pejabat. Semasa menjadi Wali Kota Solo, Jokowi biasa makan nasi bungkus bersama rakyatnya di pinggir jalan, di pasar, di tempat-tempat kumuh. Ketika menjadi gubernur Jakarta, Jokowi masuk ke comberan untuk mengetahui langsung penyebab mampatnya saluran air. Setelah menjadi presiden, Jokowi biasa turun dari mobil kepresidenan hanya untuk menyalami dan bagi-bagi buku kepada  warganya.

Terkait kehadirannya di Kemenhub saat operasi pungli oleh polisi, mestinya dimaknai sebagai support Jokowi kepada jajaran kepolisian untuk membersihkan negeri ini dari petugas bermental korup. Memang nilainya sangat kecil jika dibanding umumnya kasus korupsi yang terjadi selama ini. tetapi pungli langsung berhubungan dengan masyarakat kecil. Memberantas pungli harus dipahami sebagai keberpihakan secara langsung kepada masyarakat kecil yang menjadi korban.