Ketiga, “rewelnya” pekerja lokal. Aksi demo yang sudah menjadi ritual setiap bulan ditambah tuntutan yang tidak masuk akal, membuat pengusaha mulai melirik pekerja asing. Meski digaji lebih tinggi, namun tidak banyak fasilitas dan tunjangan lain yang dituntut. Pekerja asal Tiongkok tidak pernah menuntut tunjangan dan fasilitas kerja, termasuk mes. Tidak heran jika mereka hanya ditempatkan dalam mes yang tidak layak.
Keempat, bisa jadi memang ada kepentingan politik. Kehadiran mereka sangat sistematis dan terorganisir dengan baik. Buktinya, mereka tidak datang di satu wilayah tertentu, namun menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Bukan mustahil beberapa di antaranya adalah intelijen.
Apalagi setelah Tiongkok membuat kebijakan ekpansionis dengan nine dash line-nya sehingga Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah mereka. Klaim sepihak itu- RRT menyebut Natuna sebagai daerah tangkapan ikan tradisional mereka, bisa saja di kemudian hari menjadi pemicu konfrontasi. Dengan adanya jutaan warganya di Indonesia, Tiongkok jelas memiliki keuntungan karena bisa memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik.
Bisa juga kehadiran mereka dimanfaatkan untuk tujuan politik lainnya seperti pemilihan kepala daerah. Bayangkan saja jika di satu daerah mereka bisa “memasukkan” satu juta orang. Untuk daerah-daerah tertentu, suara itu sudah sangat besar, cukup untuk memenangkan perebutan kekuasaan di tingkat lokal.
Kta berharap pemerintah transparan terkait kebijakan tenaga kerja asal Tiongkok. Pemerintah tidak bisa hanya ngeles dengan dalih yang terlalu dipaksakan. Masyarakat bisa mengakses informasi, mendapatkan pembanding informasi dengan sangat cepat dan mudah sehingga jika alas yang dipakai oleh pemerintah “asal-asalan”, pasti dengan mudah terbantahkan.
Kita tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman, terhadap globalisasi- di mana di dalamnya termasuk dibukanya pasar tenaga kerja dalam negeri untuk pekerja asing. Namun sebagai negara berdaulat, tentunya kita harus menegakkan aturan.
Tidak cukup hanya mendeportasi mereka yang tertangkap karena mungkin saja jumlah yang bisa ditangkap hanya beberapa gelintir saja sementara ribuan, bahkan jutaan lainnya, adem-ayem dalam proyek-proyek besar yang tertutup. Salah satu cara yang harus segera dilakukan pemerintah adalah melakukan penyelidikan secara komprehensif untuk mengetahui motif dan siapa yang terlibat dalam pengiriman pekerja ilegal asal Tiongkok tersebut.
salam @yb
