Kedua, rendahnya partisipasi pemilih. Selama ini partisipasi warga DKI yang memberikan suaranya dalam hajat demokrasi bertajuk pilkada maupun pemilu dan pilpres sangat rendah. Tercatat dari empat kali pemilu legislatif (1999, 2004, 2009 dan 2014) tingkat partisipasi di Jakarta secara konsisten mengalami penurunan dari 92,99% pada Pemilu 1999, turun menjadi 84,07% (pemilu 2004), kembali turun menjadi 70,99% (pemilu 2009) dan terakhir tinggal tersisa 66,5% pada pemilu 2014.
Demikian juga dalam gelaran pilgub. Pada putaran pertama pilgub DKI 2012 partisipasi pemilih hanya 53,4%, kalah dibanding putaran pertama pilgub 2007 yang mencapai 64,6%. Sedangkan pada putaran kedua pilgub 2012 tingkat partisipasi pemilih hanya 66,7%, lebih rendah 0,01 persen dibanding putaran kedua pilgub 2007.
Munculnya Ahok pada pilgub DKI 2017, memberikan harapan pada peningkatan jumlah partisipasi pemilih. Harapan itu itu muncul setelah melihat keberhasilan temanahok mengumpulkan KTP dukungan. Meski ada yang nyinyir KTP tersebut hanya berasal dari satu golongan, plus para pekerjanya yang dipaksa untuk mengumpulkan KTP, namun tetap saja hal itu sebuah fenomena menarik. Artinya, kelompok masyarakat yang selama ini malas menggunakan hak pilih, dan lebih suka menghabiskan waktu liburannya (hari pencoblosan biasanya diliburkan) di tempat-tempat peristirahatan yang jauh dari keramain atau tempat-tempat aman lainnya untuk menghindari keributan yang mungkin terjadi, dipastikan akan ikut memberikan suaranya pada pilgub 2017.
Namun jika sampai Ahok tidak ikut dalam kontestasi Pilgub DKI, maka kemungkinan mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilihan pun dipastikan akan kembali turun.
Ketiga, resistensi turun. Munculnya ahok dengan membawa tiga minoritas telah menciptakan ketegangan yang tinggi di tengah masyarakat. Isu suku, agama dan ras (SARA) didengungkan oleh semua kubu, termasuk kubu Ahok. Pelabelan atau julukan onta yang diberikan kepada mereka yang kontra Ahok, jelas merujuk pada identitas keagamaan seseorang meski didalihkan pada arti lain. Sementara kubu kontra Ahok pun dengan gampang memberikan gelar kafir dan antek China kepada siapa saja yang pro Ahok. Belum lagi sebutan-sebutan lain yang tidak enak untuk didengar karena merujuk pada hal-hal yang negatif.
Dengan tidak ikutnya Ahok dalam kontestasi pilkada DKI, otomatis hal-hal semacam itu akan hilang. Jika seluruh calonnya Muslim, maka tidak ada lagi pelabelan onta maupun antek China. Masyarakat tidak akan terkotak-kotak dalam ikatan ada dasar kesukuan dan agama.Â
Namun andai itu terjadi- Ahok batal ikut kontestasi pilkada Jakarta di luar urusan hukum, berarti kita telah mundur ke zaman pra reformasi. Demokrasi yang telah dibangun susah payah, dengan mengorbankan jiwa, darah dan air mata, menjadi sia-sia.
Terlepas dari yang disebutkan di atas, pilihan apakah kita akan terus berdemokrasi dengan saling ejek yang menjurus pada hal-hal sensitif dan berpotensi untuk terjadinya gesekan di tengah masyarakat, ataukah berdemokrasi secara santun, dengan saling menghargai perbedaan pilihan, ada di tangan kita sendiri kita sendiri. Mari kita tentukan.
Salam @yb
