Pelarangan Terukur untuk Arus Mudik

Kelompok kedua, yaitu pekerja dan pelaku UMKM non pemerintah yang penghidupannya bergantung penuh di Jabodetabek. Mungkin saja kelompok juga terdampak pembatasan sosial, tapi tak bisa langsung mudik, karena berbagai ikatan tau pertimbangan. 

Ada juga pekerja yang mungkin tidak terlalu terdampak karena tetap menerima gaji bulanan. Dan kelompok ketiga, yaitu pekerja pemerintahan seperti disebut di atas (ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN). Kelompok kedua dan ketiga inilah yang jumlahnya sangat besar dalam arus mudik tahunan.

Yang tak banyak diketahui orang, bahwa mayoritas kelompok setengah perantau tinggal di pemukiman yang tak layak huni di Jakarta. 

Mereka menempati petak kecil yang dihuni hingga belasan orang. Kondisi itu sangat tidak mendukung social distancing. Sementara, di kampung mereka justru memiliki lahan lebih luas dan punya cadangan sawah atau kebun untuk bertahan hidup.

3. Gotong Royong Nasional

Yang tak kalah penting, bahwa situasi sekarang adalah darurat nasional. Artinya, penanganan pandemi bukan hanya urusan pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta, tapi juga urusan seluruh level pemerintahan, dan seluruh masyarakat hingga lapisan sosial terbawah. 

Maka, ketika para pemudik gelombang awal sampai ke kampung, pemerintah daerah dan masyarakt setempat sudah siap melakukan pemantauan bersama.

Di kampungnya, justru para pemudik gelombang awal itu punya ruang isolasi memadai, seiring pengawasan bersama pemerindah dan masyarakat setempat. Kalaupun rumahnya di kampung kurang memadai, masih banyak aset desa bisa dimanfaatkan untuk karantina komunitas. 

Sebagai informasi, kepadatan penduduk Jakarta saat ini 15.938 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan Kabupaten Wonogiri yang kepadatan penduduknya 602 jiwa per kilometer persegi. Tak heran, balai RW di kampung kadang lebih luas dibanding kantor lurah di Jakarta.

Inilah yang ditegaskan presiden sebagai gotong royong nasional. Pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian kebijakan secara drastis, hingga mengalokasikan Rp405.1 triliun untuk menangani pandemi. 

Pemerintah daerah pun terlibat aktif mengurangi beban Jakarta sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Sebaliknya, jika Jakarta tergesa-gesa menutup wilayah sejak awal, yang akan terjadi adalah kekacauan dan sebaran virus yang tak terkendali.