Konsekuensinya, hampir semua warga China tinggal di komplek pemukiman vertikal yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Satu komplek bisa terdiri dari ribuan flat hunian keluarga, yang keluar-masuk melalui sistem satu pintu. Ini sangat mempermudah kontrol terhadap warga yang diminta tinggal di rumah.
2. Masyarakat Homogen
Dari sisi sosiokultural, masyarakat China yang relatif homogen juga turut mendukung kebijakan Lockdown di Wuhan dan beberapa kota lain. Meskipun 1.4 miliar penduduk China terbagi dalam 56 kelompok etnis,, tapi 1.2 miliar (91%) di antaranya berasal dari suku Han.Â
Bahkan, suku selain Han pun tetap menulis dengan alphabet yang sama, yaitu huruf mandarin, kecuali etnis Uyghur (0.75%) yang banyak dipengaruhi tradisi Arab dan Turki.
Keseragaman budaya China ini berlangsung ribuan tahun, didukung oleh posisinya sebagai negeri yang relatif terisolir. Hal itu tercermin dari nama negeri Tiongkok sendiri, yang berasal dari frase Zhongguo yang berarti negeri (Guo) tengah (Zhong).Â
Frase negeri tengah itu menggambarkan posisi China yang dikepung hamparan gurun kering dan gunung Himalaya yang susah ditembus. Posisi geografis ini membuat China relatif sulit dilintasi para saudagar dari kawasan utara maupun barat.
Ketertutupan itu membuat budaya China mengental dan bertahan selama ribuan tahun. Penetrasi budaya luar relatif kecil, dan ketika masuk pun akan cepat terasimilasi menjadi budaya Tiongkok. Contohnya, agama Budha yang berhasil masuk tapi berkembang relatif beda dibanding daerah asalnya di India.
Keseragaman budaya selama ribuan tahun, didukung model pemerintahan yang sentralistik membuat masyarakat China relatif mudah diatur dan digerakkan oleh pemerintah.Â
Begitu juga ketika Beijing menetapkan Lockdown di beberapa kota, tak ada penentangan dan pelanggaran berarti yang dilakukan warga China terhadap keputusan itu.
 3. Perbedaan Indonesia dengan China
Jika dibandingkan China, kondisi Indonesia sangat jauh berbeda. Secara politik, kita menganut demokrasi elektoral yang saat ini melibatkan 9 partai politik di DPR.Â