Dalam arahan untuk 34 Gubernur dari seluruh Provinsi, Jokowi menekankan tiga prioritas penanganan Covid-19, yaitu: keselamatan warga, jaring pengaman sosial serta antisipasi dampak ekonomi (24/03/2020). Terkait prioritas itu, presiden memerintahkan seluruh gubernur untuk mengantisipasi dampak pandemi. Antisipasi bisa ditempuh dengan mengalihkan seluruh belanja non-prioritas, refokusing kegiatan untuk penanganan pandemi, memastikan ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Kartu Pra-Kerja yang bisa mengurangi dampak ekonomi di kalangan pekerja. Kuota kartu sembako juga dinaikkan guna menjamin pasokan pangan kelompok rentan. Dan bagi UMKM, nelayan maupun para driver, OJK memberi relaksasi kredit berupa penundaan cicilan satu tahun dan penurunan bunga pinjaman.
Semua kebijakan itu melengkapi upaya yang telah ditempuh pemerintah demi menghadang virus Covid-19. Dan pemerintah tak sendirian, karena segenap kalangan masyarakat turut tengah berjibaku, menahan perluasan virus yang menyerang saluran pernafasan ini. Seluruh jajaran kabinet, TNI-Polri dan Pemerintah Daerah, serta seluruh lapisan masyarakat kelas pengusaha hingga warga biasa, semua bersiaga melawan virus Covid-19 yang telah mejadi musuh semua negara.
1. Pemerintah Konsolidasikan Sumber Daya
Tiga hari terakhir, sejumlah langkah penting ditempuh pemerintah guna menghambat sebaran Covid-19 di Indonesia. Perangkat uji virus atau tes kit sebagai piranti dasar pendeteksi Covid-19 telah didatangkan sebanyak 800 ribu unit, berikut 10 ribu sarung tangan medis untuk para pekerja kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mengirim langsung pesawat hercules untuk mengangkut 8 ton alat kesehatan dari China, guna membekali tenaga medis.
Tak lama kemudian, pemerintah membagikan 95 ribu Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Insentif khusus juga diberikan untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19. Insentif bulanan diberikan sebanyak Rp19 juta untuk dokter spesialis; Rp10 juta untuk Dokter Umum; Rp7.5 juta untuk Bidan dan Perawat; serta Rp5 juta untuk tenaga medis lainnya.
Selain itu, untuk melengkapi 143 Rumah Sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia, pemerintah juga memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran untuk cadangan 3 ribu pasien kasus Covid-19 mengalami lonjakan. Rumah sakit yang lebih permanen untuk penyakit menular juga dibangun di Pulau Galang. Dengan sederet langkah tersebut, pemerintah telah mengonsolidasikan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya dasar dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
2. Partisipasi Konglomerat Hingga Warga Desa
Pemerintah tak sendirian, karena berbagai kelompok warga merasa terpanggil untuk turut menangani pandemi Covid-19. Gerakan merespon pandemi ini terjadi dalam skala luas, mencakup lapisan kelas atas hingga akar rumput. Dalam merespon keterbatasan Hand Sanitizer misalnya, kelompok kampus, LSM, hingga masyarakat desa beramai-ramai memproduksi sendiri. Hasilnya, mereka gunakan untuk keperluan kelompok maupun disumbangkan kelompok lain yang membutuhkan.
Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di berbagai pemukiman, dengan cara manual hingga model disinfektan auto-sensor seperti dilakukan salah satu desa di Yogyakarta. Gerakan warga yang lain yaitu membagi suplemen kesehatan untuk pekerja medis, maupun orang-orang yang terpaksa tetap bekerja di luar rumah. Suplemen yang dibagikan berupa jamu, madu, maupun asupan vitamin lain.
Tak mau kalah, para pegiat kesehatan juga memberi berbagai tutorial olah raga di rumah hingga konsultasi kesehatan online gratis. Puluhan musisi kawakan dari Ahmad Albar hingga Raisa pun menggelar konser online bertitel #dirumahaja, demi menghimbau sekaligus menghibur masyarakat yang beraktivitas di rumah. Dan para pengusaha di bawah naungan Kadin juga mengumpulkan dana Rp500 miliar lebih untuk pengadaan alat kesehatan.
