Suatu negara akan berkembang maju ketika mampu menyediakan sumber energi untuk berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga aktivitas ekonomi nasional. Karena itulah, Presiden Jokowi sangat konsen mempercepat industri energi Nabati, yang saat ini sudah mencapai program B-30. Program ini adalah pengadaan bahan bakar diesel dengan komposisi 70% minyak fosil dan 30% minyak nabati berbahan sawit. Ke depan, kandungan bahan bakar nabati akan terus dinaikkan hingga B-100, sehingga Indonesia tak lagi bergantung bahan bakar fosil. Yang tak kalah penting, pengembangan bahan bakar nabati ini hanyalah salah satu sektor yang akan berkembang seiring pengarusutamaan riset yang tengah dilakukan pemerintahan Jokowi.
1. Industri Katalis Nasional
Salah satu persoalan Indonesia, yaitu minimnya ketersediaan katalis yang diperlukan untuk memproduksi energi. Dalam industri B-30, katalis ini diperlukan untuk membuang kandungan Karbon Dioksida yang terdapat dalam minyak sawit. Dengan begitu, minyak sawit bisa digunakan sebagai bahan bakan diesel. Untuk keperluan itu, Pertamina membutuhkan 50 katalis, sementara hanya 3 yang mampu disediakan dari dalam negeri. Karena itulah, Jokowi dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Terbatas yang khusus membahas industri katalis. Tujuannya, agar Indonesia mampu menyediakan sendiri katalis yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan bakar, khususnya biofuel yang berbahan kelapa sawit. Ketika industri katalis ini sudah berjalan, maka produksi bahan bakar biohydrocarbon atau biasa disebut biofuel ini akan berjalan lancar.
2. Konsolidasi Anggaran Riset
Produksi bahan bakar nabati dari sawit adalah temuan profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan ekosistem riset yang kondusif, akan lahir berbagai temuan lain oleh anak bangsa yang berguna bagi pembangunan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, Presiden menegaskan agar Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN) mempercepat konsolidasi anggaran riset.
Dalam APBN 2020, anggaran kemristek/BRIN sendiri memiliki anggaran sebesar Rp 27 triliun, yang Rp10 triliun dianggarkan untuk kegiatan riset dan inovasi. Selain itu, masih ada sekitar Rp17 trilun anggaran riset yang menyebar di 329 unit pada berbagai institusi pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penting BRIN yaitu melakukan konsolidasi terhadap sebaran anggaran riset tersebut, agar mampu menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru yang lebih berguna bagi kemajuan Indonesia. Jokowi pun menjanjikan, jika konsolidasi riset ini berhasil, anggarannya bisa dinaikkan hingga 4 kali lipat.
3. Menumbuhkan Iklim Riset dan Invosi
Seiring dengan fungsi baru Kemristek/ BRIN ini, maka iklim riset dan inovasi di Indonesia akan berkembang pesat. Guna memperluas iklim riset dan inovasi, pemerintah akan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta untuk turut mendanai berbagai kegiatan riset. Caranya, yaitu dengan memberi insentif super deduction tax, atau pemotongan pajak untuk perusahaan swasta yang melakukan pendanaan riset dan turut menciptakan inovasi-inovasi baru. Dengan begitu, riset di Indonesia tak akan lagi bergantung pada pendanaan pemerintah. Hal ini lazim terjadi di negara-negara maju, di mana 80 persen pendanaan riset tidak bergantung pada pemerintah, tapi justru dibiayai oleh swasta. Sementara di Indonesia saat ini justru sebaliknya, di mana kegiata riset sangat bergantung pada pemerintah.
Tak hanya itu, Jokowi juga memastikan Ibu kota negara baru akan dilengkapi klaster khusus pengembangan riset dan inovasi berkelas dunia. Universitas berbasis riset dan inovasi kelas dunia juga akan didirikan di Ibu Kota baru. Semua itu akan melengkapi kesiapan Indonesia untuk menyongsong masa depan sebagai engara maju. Seperti yang sering disampaikan presiden, Ibu kota baru ini juga tak sekedar pemindahan bangunan, tapi akan menandai transformasi Indonesia dengan sistem dan tradisi kerja yang baru. Seiring dengan pembaruan ekosistem riset dan inovasi dilakukan BRIN, ibu kota baru di Kalimantan akan menjadi pusat riset dan inovasi berskala internasional. Dan satu hal yang pasti, tak ada negara yang bisa berkambang maju tanpa riset. Karena itu, penguatan riset ini juga menjadi syarat untuk kemajuan Indonesia. Â
