Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi krusial. Model pendidikan berbasis dual di Jerman menunjukkan bahwa integrasi antara pembelajaran formal dan pengalaman langsung di industri dapat mempersempit kesenjangan keterampilan.Â
Di Indonesia, perusahaan dapat didorong untuk bermitra dengan universitas atau pusat pelatihan kerja untuk menyediakan program magang atau pelatihan berbasis proyek yang nyata. Hal ini akan memberikan pengalaman praktis bagi lulusan baru sekaligus menciptakan tenaga kerja yang siap pakai.
Reformasi dalam regulasi ketenagakerjaan juga menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, hukum ketenagakerjaan yang terlalu kaku dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bagi perusahaan global.Â
Reformasi yang memungkinkan fleksibilitas kerja, seperti kontrak berbasis proyek atau pengaturan waktu kerja yang lebih dinamis, dapat membantu meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.
Selain itu, kebijakan yang mendorong perusahaan untuk merekrut pekerja di kelompok usia produktif dapat memperkuat inklusivitas pasar kerja. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja berusia di atas 30 tahun atau mereka yang sedang menjalani pelatihan ulang.
 Langkah ini tidak hanya membuka peluang kerja bagi kelompok usia yang sering diabaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman kerja tetap dihargai dalam proses rekrutmen.
Dengan kebijakan yang lebih inklusif, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, dan kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta, Indonesia dapat menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing individu tetapi juga membantu memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global.
Referensi :Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
