Apa Saja 19 Aspek Infrastruktur PLTN yang perlu diperhatikan?

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertamanya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam rangka memenuhi target Net Zero Emission (NZA) 2060, dan mendukung proses industrialisasi sekaligus menjadi pengungkit (leverage) ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Suatu negara yang akan membangun PLTN pertama kalinya perlu menyiapkan infrastruktur pembangunannya, agar dalam masa pembangunannya berhasil. Hal ini mengingat bahwa PLTN merupakan teknologi yang padat modal, padat teknologi dan sekaligus strategis. Agar memberikan manfaat bagi bangsa terutama dalam perannya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam rangka mendukung industrialisasi di Indonesia, maka keberhasilan pembangunannya perlu disiapkan. Penyiapan infrastruktur yang lebih baik akan mengurangi kegagalan dalam proses pembangunannya. 

Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA), infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melibatkan 19 aspek yang mencakup berbagai elemen penting. Berikut adalah 19 aspek infrastruktur PLTN berdasarkan  :

1. National Position: Komitmen negara untuk mengembangkan program tenaga nuklir memiliki dukungan politik yang luas dan telah dikomunikasikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional. 

2. Nuclear Safety: Komitmen  pemerintah, pemilik/operator, badan pengatur, pemasok teknologi dan peralatan nuklir, dan organisasi lain diperlukan untuk memastikan keselamatan dalam semua aspek program. 

3. Management: Manajemen program tenaga nuklir sangat penting. Peran dan tanggung jawab manajemen akan berubah seiring kemajuan program dari studi awal, melalui fase konstruksi hingga operasi. Manajemen yang efektif memerlukan kepemimpinan yang kuat, sistem manajemen, manajemen proyek, strategi dan perencanaan, organisasi dan pengembangan kompetensi .

4. Funding and Financing: Pendanaan untuk membangun infrastruktur misalnya pengembangan SDM, studi pra-kelayakan, kerangka hukum, badan pengatur, pengamanan, akan berasal dari sumber pemerintah. Komitmen pemerintah yang berkelanjutan untuk menyediakan pendanaan sangat penting dalam mengembangkan kepercayaan masyarakat keuangan untuk berinvestasi di pabrik. Persyaratan pembiayaan untuk PLTN sangat besar dan dapat diupayakan dengan beberapa cara.

5. Legal Framework:  Dasar hukum yang memadai di mana program tenaga nuklir harus diimplementasikan. Ini mencakup tiga elemen: Instrumen hukum internasional; Hukum nuklir yang komprehensif (yaitu keselamatan nuklir, keamanan nuklir, perlindungan dan tanggung jawab perdata atas kerusakan nuklir); Undang-undang lain yang dapat berdampak pada program tenaga nuklir.  

6. Safeguard: Sebuah negara yang mempertimbangkan program tenaga nuklir diharapkan untuk menunjukkan komitmen yang jelas terhadap kewajiban non-proliferasi internasional dan perjanjian perlindungan dengan IAEA. Akan ada peningkatan substansial dalam persyaratan, sumber daya, dan kompetensi untuk memenuhi kewajiban perlindungan.

7. Regulatory Framework: Pembentukan kerangka peraturan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program tenaga nuklir nasional dan kepercayaan publik . Ini termasuk: Pengembangan badan pengatur nuklir yang kompeten, independen, dan memiliki sumber daya yang baik dengan dukungan kuat dari pemerintah. Adopsi peraturan untuk mencerminkan persyaratan nasional tertentu dan untuk memastikan bahwa standar keselamatan IAEA dimasukkan secara memadai. Kemampuan teknis badan pengatur yang memadai untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan masalah keselamatan, keamanan, dan perlindungan nuklir dan radiasi yang melibatkan semua aspek program tenaga nuklir.

8.