Demokrasi di Bawah Genggaman Oligarki

Lebih jauh, analisis Geopolitik, Hendrajit berpendapat, oligarki politik dalam sistem pemerintahan berdampak kepada sektor ekonomi. Menurutnya, indikator itu dapat dilihat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan (gatra.com)

Badai kapitalisme dalam sektor ekonomi Indonesia merupakan roket pendorong, bagimana oligarki meretas sistem keamanan nilai-nilai demokrasi di dalam ruang politik, ekonomi  hukum,  maupun ruang sosial kemasyarakatan. 

Dalam hal ini oligarki berhasil mengumpulkan dua kekuatan ganda dari arah yang berlawanan, di satu sisi muncul dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri, menggarap kebijakan politik di yang profitable di sektor ekonomi untuk kepentingan golongan tertentu, di lain sisi, dari luar, pasar ekonomi (kaum pebisnis) mempreteli arah kebijakan politik dan ekonomi sektoral pemerintah. Ada suatu bentuk simbosis mutualisme di dalam mengakomodir gerak dan arah oligarkis di dalam krangka yang sistemik.

Berangkat dari gerakan yang sistemik inilah yang menjadikan demokrasi Indonesia lumpuh dan tak bisa apa-apa. Demokrasi bisu di dalam kecacatannya sehingga rakyat Indonesia semakin terpuruk dan jauh dari rangkulan kesejahteraan dan keadilan.

Membiarkan demokrasi lumpuh dan dibiarkan tergeletak di pelataran ibu pertiwi adalah sebuah kedunguan bahkan penghianatan terhadap nilai-nilai perjuangan kemerdekaan maupun semangat reformasi. Membiarkan demokrasi tergerus berarti menciptakan misi bunuh diri bagi segenap rakyat Indonesia. Demokrasi meskipun sudah dibabak-belur, paling tidak komiten berbangsa dan bernegara masih terjaga baik di hati dan pikiran rakyat Indonesia.

Maka dari itu, perlu adanya perjuangan melalui pemikiran kiritis berusaha meneropong dan menilai setiap gerak gerik arah kebijakan pemerintah di setiap sektor kehidupan, merawat kedamaian dan persatuan antara sesama bangsa, serta memperkuat solidaritas kebangsaan melalui pengamalan pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi dan atap demokrasi.

Penulis, Mahasiswa Hukum Universitas Pamulang. Peminat isu hukum dan politik. | dokpri