Pendidikan adalah sarana terpenting dalam memberi pengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa dan Negara. Semakin baik kualitas pendidikannya maka semakin maju negaranya. Dengan kita sadari baiknya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan menaikkan taraf hidupnya, ia akan mempunyai pola pikir yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ke jenjang yang lebih baik serta pendidikan membantunya untuk dapat bersaing dengan orang lain terlebih dengan warga negara lain. Bisa dibayangkan jika seluruh penduduk usia sekolah di Indonesia memiliki pendidikan yang berkualitas maka akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap dirinya sendiri dan terhadap negara kita.
Tetapi hingga kini permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi permasalah yang pelik dan penuh polemik. Berdasarkan Education For All (EFA) Unesco 2012 lalu Indonesia berada diperingkat ke-64 dari 120 negara. Ini memang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2011 lalu yang berada pada peringkat 69, tetapi tidak cukup sampai disitu, pasalnya disetiap tahunnya lebih dari 1,5 juta anak putus sekolah. Ini membuktikan bahwa pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal.
Tidak meratanya akses pendidikan antara kota dan desa terpencil menjadi hal mendasar tertinggalnya pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Di perkotaan kita akan sangat mudah menikmati akses pendidikan, baik sarana prasarana maupun tenaga pengajar. Tetapi di desa terpencil sarana prasara sekolah masih minim dan tenaga pengajar pun masih kurang. APBN sebesar 20% diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, tetapi peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di kota namun juga di desa kecil dan tidak hanya di pulau Jawa tetapi juga diluar pulau Jawa.
Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk mendudukung pendidikan di daerah terpencil adalah membangun gedung-gedung sekolah di tiap daerah. Tetapi di daerah-daerah pedalaman gedung sekolah itu seringkali tidak terpakai. Kurangnya tenaga pengajar bahkan tidak adanya tenaga pengajar menyebabkan sekolah menjadi pajangan desa. Di Indonesia distribusi guru tidak merata. Seperti yang dilansir pada Indonesiaberkibar.org (organisasi yang berfokus pada pendidikan Indonesia), 21% sekolah di perkotaan kekurangan guru, 37% sekolah di pedesaan kekurangan guru, 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan guru dan 34% sekolah di Indonesia yang kekurangan guru. Sementara di banyak daerah terjadi kelebihan Guru. (Sumber: Teacher Employment & Deployment, World Bank 2007)
Banyak PNS yang enggan ditempatkan di daerah terpencil menyebabkan terjadinya kekurangan guru di daerah-daerah terpencil. Kondisi geografis yang menyulitkan pengajar untuk memenuhi kebutuhannya menjadi salah satu pertimbangan para pengajar. Terlebih lagi, penghasilan yang didapatkan pengajar di pedalaman terbilang minim dibandingkan pengajar di kota. Hal ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang harus dibayar oleh pengajar daerah terpencil.
Pemerintah harus lebih memperhatikan pemenuhan tenaga pengajar di daerah terpelosok bukan hanya pemenuhan sarana infrastruktur saja. Pembangunan sekolah dan pemenuhan sarana belajar harus diimbangi dengan tenaga pengajar. Kalau tidak, maka sia-sialah pembangunan gedung-gedung sekolah dengan menghabiskan dana APBN, yang untuk membangunnya saja harus menempuh jarak desa dengan biaya yang tidak sedikit. Perekrutan terhadap tenaga pengajar yang akan ditempatkan pada daerah terpencil sangatlah dibutuhkan, namun untuk menjalankan program ini pemerintah harus mengusahakan jaminan kehidupan bagi tenaga pengajar.
Dengan sebuah gedung sekolah, para siswa tetap tidak bisa belajar sendirian. Mereka perlu dibimbing dan diajar. Karena mereka adalah penerus bangsa. Oleh karena itu mereka akan berkata “Kami bukan sekedar membutuhkan gedung sekolah tetapi kami juga membutuhkan Guru”.
