Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif Era Jokowi

Rizal Sukma, Direktur Eksekutif Center Jakarta berpendapat bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri adalah untuk mengamankan kepentingan nasional. Ketika sebuah forum internasional gagal memenuhi kepentingan nasional maka harus menempuh jalan lain. 

Dalam lingkup ASEAN, Beliau juga menyatakan bahwa tidak seharusnya Indonesia memenjarakan dirinya dalam "kendang emas" ASEAN dengan menempatkan solidaritas ASEAN di atas kepentingan nasional Indonesia. Seharusnya ASEAN hanya merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk mencapai dan memenuhi kepentingan nasional Indonesia. 

Posisi tersebut diadopsi oleh pemenrintahan Jokowi. Kombinasi pengaruh Rizal Sukma dan jangkauan Jokowi ke mitra di luar kawasan, Indonesia banyak melakukan kemitraan bilateral yang dianggap membawa manfaat ekonomi secara langsung bagi Indonesia. Meski demikian, terdapat proses learning pada kedua periode jabatan Jokowi.  

Jika pada periode pertama Jokowi masih sangat focus pada isu domestik saja, pada periode jabatannya keduanya Jokowi mulai menunjukkan eksistensinya di panggung dunia.

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mendapat berbagai kritikan. Beberapa menganggap bahwa Jokowi kurang memperhatikan pembntukan citra positif di kancah internasional. Terlebih jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya, profil politik Jokow tidak sekuat SBY. Dari kritik-kritikan tersebut, banyak juga yang lantas menanyakan relevansi politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia di era pemerintahan Jokowi. 

Jika dilihat dari arah kebijakan yang diberlakukan, relevansi bukan menjadi masalah dalam politik luar negeri Jokowi. Akan tetapi, lebih kepada penafsiran dari pembuat kebijkan terkait politik bebas dan aktif itu sendiri. Ini sengat bergantung pada kapasitas penerjemahan poitik bebas dan aktif sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. 

Tentunya dalam interpretasi kepentingan nasional yang perlu dipertanyakan ialah apakah politik luar negeri untuk kepentingan nasional rakyat Indonesia sudah sesuai, dan bukan merupakan kepentingan dari sebagaian atau sekelompok penguasa. Sejauh ini pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia lebih banyak merespons daripada bertindak terhadap isu internasional. 

Dapat dikatakan juga Indonesia ini menjadi kurang imajinatif. Indonesia juga harus dihadapkan dengan tantangan pembangunan nasional, terlebih pada masa Jokowi ini Indonesia berhadapan dengan isu global pandemi. Hal tersebut menjadi tantangan lebih bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan, khususnya kebijakan luar negerinya.