Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi dapat dinyatakan sebagai konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya pelaku pemerintahan sendiri adalah bagian dari rakyat, hanya saja mereka diberikan kuasa dalam mewakili rakyat untuk membuat sebuah kebijakan bagi orang banyak. Terlihat sederhana namun sebenarnya konsep ini tidak mudah dilakukan. Di Indonesia sendiri dinamika politik yang berujung pada gejolak ekonomi dan sosial begitu mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Selain konsep pemerintahan demokrasi dinyatakan sebagai penerapan proses politik yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
John Stuart Mill mengatakan bahwa tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggungjawab dan menjadi dewasa. Maksudnya adalah bahwa masyarakat dituntut untuk aktif dan kritis dalam setiap sendi demokrasi baik menjadi masyarakat non pemerintah maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari pemerintah. Selanjutnya hal ini dapat kita namakan sebagai kesadaran politik yang kolektif.
Sering kali kita mendengar bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hal yang baik bagi demokrasi. Namun sebenarnya pada kasus-kasus pemilu di Indonesia partisipasi masyarakat dalam pemilu begitu bias. Rasionalitas masyarakat sering kali 'diperjualbelikan' melalui mekanisme politik uang yang terang-terangan dilakukan oleh orang yang mencalonkan dirinya untuk duduk di pemerintahan. Politik uang ini lah sebenarnya yang dapat menjadi akar permasalahan untuk pembangunan ekonomi suatu negara ke depannya. Mereka yang terpilih berpotensi menjadi biang korup karena menginginkan balik modal baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku korup pemerintah secara langsung dapat diartikan sebagai tindakan dalam memanipulasi anggaran, suap-menyuap, money laundering, dan lain sebagainya. Sementara secara tidak langsung adalah perilaku pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengakomodir kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keduanya sama-sama merugikan rakyat.
Tindakan rakyat yang melegalkan politik uang juga tidak bisa dibenarkan. Belum lagi masyarakat yang belum mempunyai cukup ilmu dalam mengurus pemerintahan seharusnya tahu diri untuk tidak perlu maju dalam kontestasi pemilu. Memang terkesan diskriminatif, tapi pemerintahan tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Partai politik sebagai peserta pemilu seharusnya menjadi pionir terdepan dalam proses seleksi anggota yang layak dipilih dalam pemilu.
Dari proses pemilu saja kita belajar bahwa pembangunan demokrasi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat saja namun juga oleh pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan suara rakyat dalam pengambilan kebijakan. Sementara rakyat tidak boleh pasif dalam mengawasi dan mengkritisi pemerintah.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Economist Intelligent Unit (EIU) yang mengukur indeks demokrasi dari 167 negara di dunia mengungkapkan fakta bahwa negara yang mempunyai indeks demokrasi terbaik merupakan negara-negara maju seperti Norwegia, Kanada, dan New Zealand. EIU mengukur indeks demokrasi melalui 60 indikator yang dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu, proses elektoral dan pruralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. Hal ini sekaligus menjadi tanda bahwa kesadaran politik yang kolektif antara masyarakat dan pemerintah mempengaruhi kualitas demokrasi yang pada akhirnya menghasilkan output masyarakat dan pemerintah yang unggul untuk pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor -- sektor lainnya.
Negara maju tersebut lebih menghargai kebebasan politik masyarakat yang didukung oleh budaya politik yang kondusif dan matang. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang transparan karena masyarakat tahu betul akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Terbukti bahwa negara yang mempunyai indeks demokrasi terbaik juga merupakan negara yang bebas korupsi.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Laporan EIU 2013 -- 2015 menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan dari 6.82 menjadi 7.93 namun semenjak 2016 hingga tahun 2021 indeks demokrasi Indonesia turun dari 6.97 menjadi 6.3 atau menjadi yang terendah selama 1 dekade terakhir.
Kenaikan indeks demokrasi pada kurun waktu 2013-2016 dapat dipengaruhi oleh antusiasme masyarakat dalam pemilu yang begitu aktif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta kebijakan pemerintah yang tidak kontroversial seperti pemerataan infrastuktur dan sumber daya manusia serta tegaknya hukuman mati bagi terdakwa narkoba.
