Jokowi Harus Mundur dari Posisi Gubernur DKI Jakarta

Jokowi memang sangat dipuja masyarakat kebanyakan saat ini. Dia dipuja oleh para pendukungnya  untuk memimpin Indonesia yang saat ini merupakan Capres dari PDI-P. Ya, semua orang punya pendapatnya masing-masing tentang Capres yang diusung oleh partai-partai pemenang Pileg, yaitu: Jokowi, Aburizal Bakrie (ARB) dan Prabowo.

Namun ada hal yang mengganjal dari diri saya mengenai pencapresan Jokowi. Bukan lagi mengenai Jokowi yang dinilai sebagai boneka dari Megawati dan pihak-pihak dibelakangnya ataupun isu SARA yang belakangan ini dikaitkan dengannya. Namun ada hal lain yang mengganjal dalam pikiran saya yaitu posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta apalagi setelah Jokowi memutuskan untuk mengambil cuti bukan mengundurkan diri pada masa pencapresan nanti.

Saya berpikir, mengapa demikian? Karena menurut pemikiran saya, apabila Jokowi hanya mengambil cuti dan bukan mengundurkan diri, maka saya rasa itu adalah salah satu keegoisan dari Jokowi sendiri, atau salah satu strategi dari PDIP yang tidak ingin melepaskan genggaman Ibukota kepada partai lain dikarenakan apabila Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Ahok lah yang akan memimpin DKI Jakarta yang notabene adalah kader dari partai Gerindra, jika Jokowi mengundurkan diri.

Sangat disayangkan memang apabila DKI Jakarta harus berpindah ke tangan partai lain, apabila partai Gerindra pun akan bersaing dengan PDIP untuk mencalonkan capresnya pada pemilihan presiden nanti, yaitu Prabowo. Tapi menurut saya, Jokowi harus mengambil keputusan untuk mundur agar semua capres mempunyai kondisi yang sama yaitu tidak menjabat posisi apapun dalam pemerintahan baik daerah maupun pusat. Jokowi harusnya bisa mengambil teladan pada apa yang dilakukan oleh Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatannya di Kemendag untuk mengikuti konvensi Partai Demokrat. Walaupun ternyata Partai Demokrat hanya memperoleh sedikit suara di Pileg kemarin, tapi hal ini menunjukkan sikap gentle dan berusaha untuk tidak memanfaatkan jabatan, yang dilakukan oleh Gita Wirjawan.

Capres yang lain (ARB dan Prabowo) tidak menjabat posisi apapun pada pemerintahan pusat ataupun daerah. ARB netral dalam posisi di pemerintahan, Prabowo sendiri pun hanya memimpin organisasi HKTI yang independen dari pemerintah saat ini. Jadi ada baiknya agar pilpres nanti menjadi menarik, Jokowi harus mundur dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Atau keputusan cuti ini diambil dikarenakan Jokowi takut kehilangan jabatan di pemerintahan? Karena apabila nanti Jokowi kalah di pilpres nanti, dia masih punya jabatan sebagai Gubernur DKI? Culas sekali menurut saya apabila hal tersebut memang niatnya dari awal.

Saya juga beranggapan Jokowi harus mundur dari posisi Gubernur DKI Jakarta, dikarenakan apabila hanya mengambil cuti, maka hal tersebut dapat menghambat kinerja dari Pemda DKI sendiri yang selama ini menurut saya belum maksimal. Kenapa demikian, apabila Jokowi mengambil cuti, maka semua keputusan dalam rapat pun harus ditentukan oleh Jokowi pada saat Jokowi kembali dari masa cutinya dikarenan Pelaksana Harian Semenatara Gubernur DKI Jakarta nantinya tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam rapat. Hal tersebut sangat merugikan kinerja Pemda menurut saya.

Lagipula menurut pengamatan saya selama ini sebagai warga Jakarta, yang banyak berperan dalam membuat peraturan dan lain-lainya adalah Ahok yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, bukan Jokowi. Dan Jokowi pun hanya melanjutkan program-program dari Fauzi Bowo (Foke), Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, seperti Monorail, penambahan koridor Transjakarta, dan melanjutkan program Banjir Kanal Timur (BKT). Jadi tidak ada salahnya juga Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur dan memberikannya kepada Ahok.

Namun apabila memang tujuannya apabila takut kehilangan jabatan di pemerintahan, maka saya rasa hal tersebut sangatlah tidak etis. Jokowi menjadi orang yang haus akan jabatan dan kekuasaan, sifat tersebut menurut saya tidak cocok sebagai seorang pemimpin. Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai Gubernur DKI untuk melakukan kampanye, seperti gaya blusukan yang sering dilakukan dan diekspos oleh banyak media. Ini tidak fair.

Saya khawatir apabila nantinya fasilitas pemda digunakan oleh Jokowi untuk kepentingan berkampanye, seperti halnya SBY dulu yang masih menjabat sebagai incumbent Presiden RI dan walaupun dikatakan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye namun dibeberapa aspek terlihat SBY pun masih menggunakan fasilitas tersebut dalam berkampanye.

Oleh sebab itu, saya meminta Bapak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga dapat bersaing secara sehat dan pilpres pun akan semakin menarik dikarenakan semua calon nantinya mempunyai kondisi yang sama yaitu tidak menjabat posisi apapun dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.