Antara Rektor Impor dan Jiwa Nasionalisme

Sebagai bahan referensi pijakan mengeluarkan argumentasi yang jauh dari kata sempurna.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM lewat impor rektor asing. Hal itu dimaksudkan agar peringkat universitas-universitas Indonesia di dunia dapat mengingkat secara optimal. 

Seperti halnya imunisasi kepada bayi, pemasukan suatu bahan dari luar badan diharapkan dapat menambah daya tahan tubuh bayi. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menargetkan pada tahun 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor terbaik dari luar negeri, setidaknya ditargetkan dalam lima tahun mendatang terdapat lima PTN yang dipimpin oleh rektor asing. 

Nasir juga menginginkan ada perguruan tinggi yang masuk 200 besar peringkat dunia nantinya.

Tujuannya sangat baik namun, beda budaya beda psikologis juga pastinya.

Yang menjadi faktanya adalah semangat kemandirian rendah dan yang memperihatinkan adalah merosotnya jiwa nasionalisme penyelenggaraan pendidikan. 

Pada pendidikan dasar pun dibekali dengan semangat nasionalisme untuk membela negara dengan sungguh-sungguh, tapi pada pendidikan tinggi justru akan dipimpin oleh warga asing. Sungguh ironi, lebih lanjut dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi di bawah ini.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuang pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia).

Mengangkat rektor impor dan mempersempit kesempatan tenaga ahli dalam negeri merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan. Berdaulat berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, jika rektor impor memimpin suatu perguruan tinggi maka kekuasaan tertinggi pada perguruan tinggi akan dipegang oleh rektor tersebut. 

Meskipun di atasnya tetap ada kemenristekdikti yang mengatur, bukankah jika perguruan tinggi tetap ada otonomi khusus terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Karena pada UU Sisdiknas Pasal 24 Ayat 2 mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Juga dalam PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 21 Ayat pertama menyatakan pengaturan pengelolaan perguruan tinggi meliputi : a. otonomi perguruan tinggi, b. pola pengelolaan perguruan tinggi, c. tata kelola perguruan tinggi, dan d. akuntabilitas public

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana mestinya jikalau memang rencana rektor impor dari Negara asing dilaksanakan maka harus ada filterisasi atau standarisasi bahwa rektor tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berlandaskan pancasila. 

Apakah rektor asing berideologi pancasila? Atau bahkan liberal dan komunis ? berita yang dilansir dari CNN Indonesia menyatakan bahwa sudah terdapat calon rektor dari Korea yang menawarkan diri sebagai rektor di salah satu universitas dalam negeri.

Sebagaimana bunyi ayat di atas mengenai pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan, bagaimana mengukur keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia itu?  

Karena jika diangkat dan tidak bisa memenuhi apa yang dimaksud dalam UUD pasal 31 ayat 3 maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kemenristekdikti akan melanggar nilai dari UUD 1945. Mengingat bahwa negara ini dengan negara asing sangatlah berbeda dari mulai dari nilai, norma, dan kebudayaan.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5 menyatakan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Seperti apakah nilai-nilai agama dari asal negara rektor impor tersebut? Jikalau nilai-nilai agama di negara lain tak sebaik negara ini bukanlah ini sebuah dekadensi. Dulu Indonesia bisa mengekspor guru ke luar negeri, namun hari ini bisa impor rektor

Idealis tidaklah diperjual belikan, nasionalisme tidak ada namanya tawar menawar, karena berdiri di kaki sendiri lebih baik dari pada berdiri pada kaki yang diinjeksi.