Dalam konteks reklamasi Teluk Tering, pemerintah perlu melibatkan sektor swasta untuk mengembangkan kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan sektor swasta memiliki sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kawasan tersebut. Melalui kegiatan PPP, Teluk Tering dapat diperbarui dan dikembangkan menjadi salah satu pusat ekonomi dan pariwisata yang menarik. Dalam hal ini, PPP adalah solusi yang tangguh, efektif dan memegang peran kunci dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Ada beberapa pro dan kontra terkait proyek reklamasi ini. Di antara pro-nya adalah bahwa proyek ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian kota Batam dengan menyediakan lebih banyak lahan untuk pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perumahan. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, proyek ini juga menuai banyak kontra dari masyarakat dan lingkungan.Â
Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak yang akan ditimbulkan oleh reklamasi ini terhadap lingkungan, seperti terganggunya ekosistem laut dan peningkatan risiko banjir. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa proyek ini akan merusak kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat.
Kontroversi seputar proyek reklamasi Teluk Tering di kota Batam terus berlanjut dan memicu perdebatan di antara berbagai pihak yang terkait. Sebagai sebuah proyek besar, proyek reklamasi ini memerlukan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang untuk memastikan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat secara adil dan berkelanjutan.
Sejak awal pengumuman rencana reklamasi Teluk Tering di Kota Batam, hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat, aktivis lingkungan, dan pemerintah. Beberapa pihak setuju dengan rencana reklamasi karena dianggap bisa memberikan kemajuan bagi ekonomi daerah. Namun, banyak pihak yang menentang rencana reklamasi karena dianggap merusak lingkungan, mengancam keberadaan ikan dan biota laut, serta merusak ekosistem yang sudah terbentuk.
Banyak pihak yang berebut untuk memenangkan rencana reklamasi Teluk Tering. Pemerintah daerah bersama pengembang mempromosikan rencana reklamasi sebagai proyek pembangunan besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Sedangkan, aktivis lingkungan dan masyarakat melakukan berbagai aksi dan kampanye untuk memerangi rencana reklamasi ini.
Banyak pihak yang mempertanyakan legalitas rencana reklamasi Teluk Tering. Ada yang menyebutkan bahwa reklamasi ini tidak memiliki perizinan yang jelas dari pemerintah pusat dan hanya berdasarkan izin dari pemerintah daerah yang dianggap tidak sah. Namun, beberapa kendala yang terjadi berduaan, menjadikan pihak-pihak yang menginginkan reklamasi ini menjadi bermusuhan dan merugikan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
Otoritas pemerintah akan mendengarkan keluhan masyarakat dan masalah yang muncul sehingga tetap berpegang pada hukum dan kebijakan yang berlaku sebelum membuat keputusan menentang reklamasi. Dan dalam hal ini lebih baik mempertimbangkan manfaat bagi dunia industri yang berkelanjutan dan memerangi masalah lingkungan.
