Korupsi di Indonesia, khususnya yang melibatkan banyak pejabat tinggi pemerintahan, seolah menjadi fenomena yang tak kunjung selesai. Walaupun berbagai lembaga antikorupsi telah bekerja keras, kasus demi kasus terus bermunculan, dengan pola yang sering kali berulang. Hal ini menjadi sorotan besar di awal, namun perlahan menghilang dari pemberitaan tanpa kejelasan akhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa banyak kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tingkat tinggi, tidak diselesaikan secara transparan?
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rentang beberapa tahun terakhir, banyak pejabat tingkat tinggi yang terjerat kasus korupsi. Di antaranya adalah kepala daerah, menteri, anggota legislatif, bahkan petinggi di lembaga yudikatif. Misalnya, pada tahun 2023 saja, KPK menangkap lebih dari 50 kepala daerah yang terlibat dalam suap atau penyalahgunaan wewenang. Namun, meski beberapa kasus berhasil diungkap dan dibawa ke pengadilan, ada pula kasus yang berhenti di tengah jalan. Sebagai contoh, laporan media cetak dan televisi sering kali mengungkap dugaan korupsi besar, tetapi beberapa bulan kemudian, pemberitaan hilang begitu saja tanpa ada kejelasan tentang proses hukumnya.
Mengapa Banyak Kasus Menguap?
Ada beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab mengapa kasus korupsi tingkat tinggi sering kali menghilang dari sorotan public 1) Banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi diduga mendapat perlindungan dari aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan besar. Hal ini sering kali membuat proses hukum berjalan lambat atau bahkan dihentikan; 2) Lembaga penegak hukum belum sepenuhnya transparan dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan tokoh penting. Hal ini mempersulit masyarakat untuk mengawasi jalannya proses hukum; 3) Media massa sering kali bergeser ke isu lain yang lebih baru atau menarik perhatian publik, sehingga kasus-kasus korupsi yang membutuhkan investigasi jangka panjang kehilangan sorotan, serta 4) Masyarakat kadang merasa apatis karena merasa kasus-kasus korupsi sering kali berakhir tanpa keadilan, sehingga tekanan publik untuk penyelesaian kasus menjadi lemah.
Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk memastikan kasus-kasus korupsi tidak hilang begitu saja, perlu langkah-langkah konkret dari berbagai pihak seperti adanya penguatan transparansi proses hukum, media massa berperan sebagai pengawas, partisipasi public, dan adanya reformasi di Lembaga hukum
Penutup
Korupsi di tingkat tinggi adalah ancaman serius bagi keadilan dan kemajuan bangsa. Jika kasus-kasus ini terus menguap tanpa penyelesaian, maka upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, media, maupun masyarakat, untuk bersatu dalam memastikan bahwa korupsi tidak hanya diungkap tetapi juga diselesaikan secara tuntas.
Artikel ini diharapkan dapat menjadi pemicu diskusi dan aksi nyata di berbagai lapisan masyarakat. Jangan biarkan korupsi menjadi cerita yang hilang di tengah perjalanan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H