Dreams come true!
Sepatah kata tersebut yang sekiranya tepat menggambarkan perasaan hati seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang baru terhitung 28 Juli 2016, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, PhD. Pasalnya, amanah yang diemban oleh beliau saat ini disinyalir merupakan impiannya semenjak lama.
Diperkuat oleh latar belakang keilmuan di bidang ekonomi regional dan pembangunan, perencanaan wilayah dan perkotaan serta kepakaran di bidang ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan publik, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi menjadi modal dasar dan utama yang dipercaya mampu menjadi penyeimbang gerak langkah beliau dalam upaya menakhodai dan menuju kepada terwujudnya perencanaan pembangunan nasional Indonesia ke arah yang semakin baik.
Melalui beberapa kali kesempatan pertemuan pada saat menghadiri/mendampingi atasan saya selaku Anggota Dewan dengan Alat Kelengkapan Dewan Badan Anggaran (Banggar) untuk rapat di Badan Anggaran DPR RI, ketika itu Prof. Bambang masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, terlihat bahwa Prof. Bambang memiliki pembawaan yang tenang dan tutur kata yang padat berisi dan tepat sasaran. Saya meyakini beliau pun dapat membuat perencanaan dengan baik dan matang karena untuk merencanakan sesuatu hal dituntut kemampuan ketenangan diri yang alamiah.
Dalam Dinner meeting bersama para Blogger Kompasiana pada 29 Agustus silam, Prof. Bambang menyampaikan perihal “Arah dan Strategi Pembangunan Nasional”. Meski bahan paparan diawali oleh strategi pertumbuhan ekonomi, sepertinya akan lebih elok jika saya membahas isu dan tantangan pembangunan terlebih dahulu yang sekiranya dapat menjadi latar belakang permasalahan pembangunan nasional. Adapun isu dan tantangan pembangunan nasional yang disampaikan ialah terkait dengan daya serap tenaga kerja yang rendah dan kemiskinan yang turun melambat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan begitu kompleks (bahkan mustahil terselesaikan!). Beberapa diantaranya yaitu terkait ketersediaan data penduduk miskin yang belum termutakhirkan secara berkala, kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih sangat beragam dan belum terstandar serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya penguatan usaha masyarakat dalam skala mikro dan kecil.
Tindak lanjut kedepan yang diharapkan perlu dilakukan oleh multi pihak tentunya antara lain pemutakhiran basis data terpadu, pendataan, pengembangan inovasi sistem layanan, perbaikan standar pelayanan, meningkatkan dan memperbaiki desain program, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kolaborasi dan kerjasama multipihak pemangku kepentingan. Kendati demikian apresiasi tetap diberikan terhadap capaian penting dalam upaya pengurangan kemiskinan diantaranya capaian pelaksanaan program perlindungan sosial, capaian penyediaan pelayanan dasar dan capaian peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.
Isu ketenagakerjaan pun menghadapi permasalahan utama guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Diantaranya yaitu sarana dan prasarana lembaga pelatihan yang belum berfungsi optimal, tidak seluruh kejuruan yang tersedia melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan yang tidak mengacu kepada kompetensi mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki komptensi sesuai dengan kebutuhan industri, serta permintaan pihak industri atau pasar kerja akan kompetensi dan skill tenaga kerja yang sangat dinamis.
Hal-hal inilah yang lantas menjadi pemicu rendahnya daya serap tenaga kerja. Oleh karenanya, upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan masih perlu dilanjutkan untuk lebih mendorong kepastian berusaha serta perlunya penyempurnaan program link and match agar sekiranya institusi pendidikan/pelatihan dan industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat keterampilan memadai. Peningkatan peran masyarakat dalam berwirausaha pun perlu ditingkatkan. Ya, industrialisasi! Terutama industri yang memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat agar bertahan guna membebaskan Indonesia dari middle income trap.
Perlunya kita “menengok” dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMN jelas berisi arah kebijakan yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian keunggulan kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat” sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019.
