Keberpihakan ASN di Pilkada, Antara Profesionalisme dan Kepentingan

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara membuka ruang pelaporan atas keterlibatan aparatur sipil negara pada proses pilkada dalam bentuk aplikasi pelaporan yang bernama Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang dapat diakses melalui sbt.bkn.go.id. Ketersedian ruang pelaporan  seperti ini diharapkan mampu menjadi ancaman bagi ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis. Seluruh elemen masyarakat juga diharap bisa memanfaatkan ruang ini untuk melaporkan oknum ASN yang melakukan pelanggaran. 

Sumber gambar: bkn.go.id

 

Kita semua mengharapakan keberlangsungan pilkada yang berkualitas dengan sikap patuh dan bertaggung jawab terhadap aturan-aturan pelaksanaan pilkada yang berlaku. Menciptakan suasana pilkada yang kondusif merupakan bagian penting untuk menemukan titik terang dalam menghadirkan pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin yang menggunakan segala cara yang melanggar aturan pilkada dengan mengandalkan isi tas. 

Aparatur sipil negara adalah komponen pelaksana pemerintahan yang seyogyanya menjadi pelayan yang menjaga integritas dan kualitas kinerjanya dengan tidak terlibat politik praktis. begitu pula dengan kontestan pilkada yang bercita-cita membangun daerahnya diharapkan dapat berpolitik secara sehat. Pemimpin yang lahir dari proses pilkada yang bersih dan ideal pastinya akan menciptakan kinerja pemerintahan yang berkualitas dengan mengedepankan sikap kepekaan dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat tanpa tendensi kepentingan pribadi atau kelompok.